Dampak mahalnya minyak dunia, subsidi energi bengkak hingga Rp502 triliun. Agar APBN tidak jebol, ada usulan dari pengamat UGM.
Pengamat ekonomi energi, Fahmy Radhi.
Menurut pakar ekonomi energi UGM, Fahmy Radhi, Presiden Jokowi seharusnya memberlakukan sejumlah terobosan terkait salah sasaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang masih terjadi saat ini.
"Yang ada hanya tataran wacana saja. Untuk menekan mengelembungnya subsidi dan kompensasi BBM akibat salah sasaran, enggak ada. Padahal mudah kok," papar Fahmy, Jakarta, dikutip Rabu (22/6/2022).
Fahmy menawarkan tiga langkah yang bisa menjadi solusinya. Pertama, penetapan harga Pertamax dan Pertamax diserahkan saja kepada Pertamina, sesuai keekonomian. "Sehingga negara tidak perlu pusing karena harus membayar kompensasi. Akibat adanya perbedaan harga," ungkapnya.
Kedua, lanjut Fahmy, pemerintah menetapkan pembatasan penggunaan Pertalite dan Solar dengan kriteria sederhana. Tetapkan saja bahwa pengguna Pertalite dan Solar hanya untuk sepeda motor dan angkutan.
"Ketiga, hapus BBM RON 88 yakni premium. Alasannya, kendati penggunaan Premium sudah dibatasai hanya diluar Jamali, namun impor dan subsidi contents Premium masih cukup besar, yang juga menambah beban APBN," tuturnya.
Ketiga langkah tersebut, menurut mantan anggota tim reformasi tata kelola migas, lebih bermakna ketimbang hanya sekedar curhat. "Ketimbang mencurhatkan besaran subsidi BBM yang sudah given, akan lebih produktif bagi Jokowi untuk mengupayakan subsidi yang lebih tepat sasaran, sehingga mengurangi beban APBN," pungkasnya.
Membengkaknya beban subsidi energi, lebih disebabkan meroketnya harga minyak dunia, yang menjadi variabel utama pembentuk harga BBM. Saat ini, harga minyak dunia mencapai US$105 per barel.
Sedangkan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Oil (ICP) yang tersemat dalam APBN ditetapkan US$63 per barel. Nah, selisih ICP dengan harga minyak dunia itu, merupakan subsidi yang menjadi tanggungan APBN.
