Pemerintah harus introspeksi diri dan segera melakukan perubahan kebijakan yang signifikan. Sebab bila tidak, maka tidak menutup kemungkinan aksi-aksi mahasiswa berikutnya terus terjadi.
Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI Tamsil Linrung. (Bagian Pemberitaan dan Media DPD RI)
“Sebab bila tidak, maka tidak menutup kemungkinan aksi-aksi mahasiswa berikutnya terus terjadi. Hal itu justru berpotensi memicu gerakan-gerakan dari elemen masyarakat lainnya,” kata Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI Tamsil Linrung di Jakarta, Selasa (12/4).
Apalagi, sejarah menuliskan bahwa mahasiswa selalu menjadi garda terdepan dalam menyuarakan aspirasi rakyat Indonesia. Soeharto yang berkuasa 32 tahun saja harus tumbang.
“Kita tidak ingin itu terjadi pada pemerintahan Joko Widodo. Maka, Jokowi harus pula belajar dari sejarah itu. Apalagi, perlawanan mahasiswa adalah jihad konstitusi,” ujarnya.
Dikatakan, mahasiswa menolak penundaan pemilu. Sebab, penundaan pemilu adalah itikad buruk yang mengangkangi konstitusi.
“Selain itu, mahasiswa meminta stabilitas harga pangan. Sebab, kebutuhan pokok yang terjangkau merupakan hak rakyat sekaligus kewajiban negara,” tandasnya.
Mahasiswa juga meminta evaluasi UU IKN. Sebab UU IKN dipandang banyak menimbulkan masalah. “Di samping sangat minim partisipasi publik dan memang belum layak di tengah berbagai problem ekonomi bangsa,” tegasnya.
Pun dengan tuntutan lainnya, seperti usut tuntas mafia minyak goreng, selesaikan konflik agraria dan realisasi janji kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin. “Semua itu adalah hal lumrah yang layak ditagih,” ucapnya.
Berubah
Dalam kesempatan itu, dia melihat ada yang berubah dari substansi narasi Jokowi. Dimana sebulan lalu, presiden bilang siapapun boleh-boleh saja memunculkan wacana penundaan pemilihan umum dan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Sebulan kemudian, Jokowi menegaskan penyelenggaraan pemilu tetap dilaksanakan sesuai agenda. Hal itu agar tak ada lagi isu dan spekulasi soal penundaan pemilu atau presiden tiga periode,” tuturnya.
Penegasan Jokowi tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Negara, sehari sebelum demo besar BEM SI. Tak pelak, sikap Jokowi yang berubah itu menimbulkan pertanyaan.
“Kalau melihat momentumnya, boleh jadi karena eskalasi gerakan mahasiswa. Sebelum demo besar 11 April 2022, berbagai demonstrasi pendahuluan telah marak terjadi di daerah,” paparnya.
Di Jambi, kata dia, kunjungan kerja presiden yang disambut demo mahasiswa. Perubahan sikap Jokowi terkait penundaan Pemilu juga tak merubah rencana mahasiswa.
“Lagi pula, demo kali ini tidak cuma terkait penundaan pemilu semata. Banyak aspirasi lain yang harus disampaikan, sehingga unjuk rasa pada 11 April 2022 tetap dilakukan,” imbuhnya.
Alhasil, jalan-jalan kembali menjadi podium, mobil komando kembali menjadi panggung penyampai aspirasi. Lautan manusia membanjiri depan Gedung Parlemen. Jakarta dan sejumlah kota besar lain, gegap gempita.
“Tetapi media sepi meliput. Minimnya pemberitaan tak membuat bara api semangat mahasiswa meredup. Media sosial menjadi sarana alternatif penyampai informasi,” tukasnya.
