Gerakan Bawah Tanah Tiga Periode Berbahaya

“Bukannya fokus urus ekonomi, tapi pemerintahan Jokowi malah fokus menyiapkan perpanjangan masa jabatan tiga periode,” kata Ketua Bidang Kebijakan Publik Partai Gelombang Rakyat Indonesia Achmad Nur Hidayat di Jakarta, Senin (4/4).

Padahal menurutnya, harga pokok naik, BBM dan minyak goreng langka, harga daging naik, gula pasir naik dan banyak publik juga kehilangan pekerjaan akibat Covid-19. Sehingga, gerakan bawah tana tersebut sangat berbahaya bagi kondisi ekonomi, sosial dan politik Indonesia.

“Khususnya di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 dan ketidakpastian situasi global saat ini. Semua itu merupakan tugas pokok pemerintahan, yang kini dilalaikan oleh pemerintah,” ujarnya.

Bila propaganda tiga periode tersebut terus dilanjutkan, kata dia, maka Indonesia akan memasuki krisis baru. Yaitu krisis politik dan kepemimpinan. Manuver gerakan bawah tanah tersebut akan berdampak tiga hal secara signifikan. 

“Pertama, pemerintah akan kehilangan fokus kerja mengatasi persoalan ekonomi dan pemulihan kesehatan akibat Covid-19. Ini berbahaya buat pemerintahan sendiri,” tandasnya.

Keresahan
Selanjutnya, pemerintah akan memasuki sosial unrest (keresahan sosial) terbaru dari kalangan sipil demokrasi, yang menentang cita-cita otoritarian tersebut. Protes sosial seperti protes BEM, gerakan mahasiswa dan LSM sudah bermunculan di berbagai daerah.

“Ketiga, pemerintah mengundang kontroversi politik di kalangan pimpinan partai politik koalisinya dan para menteri dari kalangan profesional. Hal ini membuat pemerintahan koalisi tidak solid dan rawan pecah kongsi,” tegasnya.

Ketiga persoalan tersebut tidak mendukung stabilitas yang diperlukan untuk pemulihan akibat Covid-19. Ketiganya bisa berujung kepada instabilitas, yang akan menyusahkan rakyat sendiri. 

“Kenaikan harga disikapi dengan tidak kompeten. Pemerintah pun belum serius menciptakan pekerjaan kepada rakyatnya. Hal ini terlihat dari melencengnya tugas-tugas kementerian,” tuturnya.

Dimana mereka justru hadir memberikan dukungan tiga periode di sela-sela tugas pemerintahannya. Acara dukungan tiga periode juga menunjukkan adanya penyimpangan yang dilakukan kepala pemerintahan dan menterinya.

“Yang mengubah tugas pemerintahan menjadi alat propoganda anti konstitusi. Acara-acara seperti APDESI tersebut akan marak. Berbagai deklarasi elemen masyarakat diprediksi bermunculan, untuk menyukseskan kampanye tiga periodenya presiden,” tegasnya.

Dia menambahkan, deklarasi tersebut adalah hasil kerja bawah tanah pembantu-pembantu presiden yang bekerja saat ini. Dimana telah memunculkan sekelompok elit pemerintahan yang aktif melakukan gerakan bawah tanah, untuk menyukseskan pemerintahan berkuasa selama tiga periode,” ucapnya.