BLT Minyak Goreng Bukti Oligarki Sawit Menang Hattrick 

“Yakni untuk memastikan domestic market obligation (DMO) menjadi prioritas dan harga eceran tertinggi (HET) tetap di Rp 14 ribu per liter dapat berjalan di lapangan. Ini namanya oligarki sawit menang tiga kali berturut-turut alias hattrick,” kata Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Jakarta, Senin (4/4).

Menurutnya, kemenangan pertama adalah harga crude palm oil (CPO) dunia naik. Kedua, menang karena akhirnya HET minyak murah dicabut pemerintah. Ketiga, menang karena pengumunan para mafia minyak goreng batal dan hilang ditelan bumi.

Seperti diketahui, pemerintah akhirnya mengeluarkan dana BLT untuk masyarakat terdampak kenaikan harga minyak goreng. Bantuan senilai Rp 100 ribu per bulan akan diberikan tiga bulan kepada 20,5 juta masyarakat miskin dan 2,5 juta penjual gorengan. 

Dikatakan, kenaikan harga CPO membuat Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tahun 2021 mencatat rekor pengumpulan pungutan dana ekspor sebesar Rp 69 triliun lebih. Dengan nilai ekspor FOB Sawit di kisaran angka 28,99 miliar dolar AS atau sekitar Rp 409 triliun. 

“Tapi jangan salah, dana di BPDPKS itu 90 persen kembali ke perusahaan kelapa sawit. Untuk peremajaan sawit dan untuk pengembangan proyek B-30. Kalau lihat dari alokasi, ada sisa sekitar Rp 10 triliun,” ujarnya.

Jumlah itulah yang mungkin yang digunakan untuk BLT, dimana totalnya sekitar Rp 7 triliun. Jadi, lanjutnya, lagi-lagi negara harus mengalah dengan melakukan intercept agar pengusaha-pengusaha besar itu tidak rugi.

“Sehingga HET dicabut, diganti dengan bantuan BLT ke masyarakat, agar masyarakat punya daya beli harga keekonomian. Padahal sudah berulang kali saya sampaikan, negara ini tidak akan mampu melakukan intercept atas semua kesulitan rakyat,” tandasnya.

Hal itu karena kemampuan negara sangat terbatas. Apalagi dengan sistem ekonomi seperti hari ini. Dimana semua kekayaan alam dikelola swasta dengan pola royalti.