Pernyataan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan soal akan ada kenaikan harga BBM jenis Pertalite, Premium dan gas melon, dinilai meneror masyarakat.
Anggota Komisi VII DPR Mulyanto. (Foto: Bagian Pemberitaan MPR RI)
“Luhut tidak sepatutnya bicara soal rencana kenaikan BBM jenis Pertalite, Premium dan gas LPG 3 kilogram, karena masalah itu bukan urusannya sebagai Menko Marves. Ditambah lagi, apa yang dibicarakan Luhut tersebut, belum pernah dibahas di DPR,” kata anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, Sabtu (2/4).
Menurutnya, Luhut juga telah membicarakan sesuatu yang bukan kewenangannya. Sehingga, dia mengatakan Luhut telah offside dan kebablasan membahas masalah tersebut.
Seperti diketahui, pada Jumat (1/4) kemarin, Luhut mengungkapkan Pertalite, Premium dan gas LPG 3 Kilogram (kg) juga akan mengalami kenaikan secara bertahap sampai September 2022. Kenaikan itu menyusul Pertamax yang sudah naik
“Seharusnya yang bicara seperti ini adalah Menteri ESDM atau Menteri Keuangan, sesuai dengan kapasitas dan portofolio kementeriannya. Itupun tidak dengan cara intimidasi seperti itu,” ujarnya.
Sebab, pernyataan seperti itu dinilainya dapat membuat resah masyarakat. Apalagi sekarang baru saja memasuki bulan Ramadan.
“Sehingga, Presiden Joko Widodo sudah sepantasnya mengingatkan Luhut. Sehingga tidak terlalu banyak mengobral berbagai ancaman kenaikan harga kebutuhan pokok,” tandasnya.
Dia menegaskan, pernyataan Luhut hanya akan membuat masyarakat resah. Karena masyarakat masih kesulitan dengan beban yang ada. Apalagi bila gas LPG 3 kg dan Pertalite yang merupakan hajat hidup orang banyak, juga ikut dinaikan.
“Padahal Menteri Keuangan Sri Mulyani, sendiri bilang tidak akan menaikan harga energi yang membuat market shock. Soal minyak goreng saja belum selesai. Lalu disusul kelangkaan solar dan Pertalite,” tegasnya.
Hal itu semua jelas semakin menekan kehidupan harian masyarakat. Sementara daya beli masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, belum pulih benar.
