Komitmen Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin yang mengajak masyarakat untuk mengkonsumsi buah pisang, patut diapresiasi.
Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin. (Foto: Bagian Pemberitaan dan Media DPD RI)
“Rekomendasi Pak Ma'ruf tentu patut kita sambut baik. Hal itu dalam rangka memperbaiki pola konsumsi masyarakat yang lebih berkualitas dan seimbang,” kata Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin di Jakarta, Jumat (1/4).
Ajakan tersebut disampaikan Wapres saat mengikuti acara panen pisang cavendish di Desa Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Rabu (30/3). Wapres menyampaikan, pisang dapat menjadi makanan pengganti nasi.
“Jadi sebenarnya kalau bapak-ibu makan dua buah pisang, itu artinya sudah cukup mengenyangkan untuk mengganti satu porsi nasi. Jadi, makan dua pisang, tidak perlu makan nasi,” ucap Wapres ketika itu.
Menurut Sultan, ajakan Wapres tersebut sebagai cara seorang pemimpin bangsa dalam memberikan contoh mengatasi krisis pangan. Yakni dengan mendorong diversifikasi pangan.
“Apa yang disampaikan oleh Wapres adalah bagian dari pola makan. Yang juga sangat direkomendasikan oleh para ahli gizi,” ujarnya.
Di sisi lain, kata dia, sangat penting bagi masyarakat untuk memanfaatkan bahan pangan selain beras dan nasi, sebagai makanan pokok dalam keseharian. Bagi mereka yang memahami arti penting hidup sehat, tentunya hal ini sudah sangat biasa menjadi gaya hidup sehat.
“Sebagai pemimpin, Wapres telah memberikan sebuah nasihat yang baik bagi masyarakat. Saya mengusulkan agat gerakan diversifikasi pangan ini menjadi gerakan yang digalakan secara nasional,” tandasnya.
Terlebih, produk pangan sangat beragam di setiap daerah. Termasuk dengan kandungan gizi yang sangat kaya. Hanya saja, perlu diolah secara lebih baik menggunakan tekhnologi pengolahan modern.
“Sebagai negara dengan tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi, Indonesia perlu melakukan inovasi diversifikasi produk pangan secara mandiri,” tegasnya. Sebab, pangan lokal yang diolah dengan sistem pengelolaan modern yang pas, akan mengubah pola dan selera konsumsi masyarakat.
Pemerintah baik pusat dan daerah memerlukan strategi yang tepat untuk menggeser selera dan pola makan dari beras ke bahan pangan lainnya. “Yakni dengan rencana dan kebijakan yang lebih serius. Hal itu untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap beras,” ucapnya.
Dikatakan, Gejala krisis pangan harus segera diatasi bersama. Yakni dengan pendekatan pemenuhan pangan secara mandiri oleh masyarakat.
