DPD RI menolak wacana penundaan Pemilu 2024. Sebab, Pemilu setiap lima tahun merupakan amanat kebangsaan yang harus ditepati dan merupakan hal yang prinsip.
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Foto: Bagian Pemberitaan dan Media DPD RI)
“Bangsa ini sudah sepakat bahwa masa jabatan presiden hanya lima tahun dan maksimal dua periode. Bahwa pemilu adalah mekanisme evaluasi yang diberikan kepada rakyat setiap lima tahun sekali dan ini prinsip,” kata Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/3).
Hal itu disampaikannya saat menerima audiensi Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN). Sehingga meskipun konstitusi bisa diubah, tetapi prinsip ini adalah amanat kebangsaan.
“Dimana bangsa ini telah belajar dari dua orde, dimana masa jabatan presiden tidak dibatasi. Soal wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden memang harus kita tolak dengan menggunakan kerangka berpikir seorang negarawan,” ujarnya.
Karena penolakan itu adalah prinsip kebangsaan yang dikehendaki rakyat kebanyakan. Menurutnya, akar persoalan bangsa ada di sektor hulu, bukan di sektor hilir. Sehingga pembenahan bangsa ini harus fundamental.
“Tidak bisa bersifat kuratif atau karitatif. Saya menemukan permasalahan yang hampir sama, yaitu kemiskinan, ketimpangan, ketidakadilan dan kegelisahan masyarakat di daerah yang tidak dapat ikut merasakan kekayaan sumber daya alam di daerahnya,” tandas dia.
Hal itulah persoalan fundamental yang harus dibenahi. Dalam mengentaskan kemiskinan, negara tidak bisa hanya melakukan intercept dengan bantuan-bantuan sosial.
“Sementara kebijakan di hulu memberi ruang sebesar-besarnya kepada oligarki untuk menguasai ekonomi dan menguras sumber daya alam,” tegasnya.
