Pengumuman mafia yang menjadi dalang kelangkaan minyak goreng, dinilai sangat tidak diperlukan.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. (Foto: Biro Pemberitaan DPR RI)
“Saya pikir tidak perlu digembar-gemborkan. Menurut saya, tangkap saja langsung,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/3).
Dia juga sependapat dengan anggapan bahwa langka dan mahalnya minyak goreng memang berkaitan dengan praktik-praktik mafia. Maka dari itu, dirinya mendesak agar ada tindakan hukum terhadap mafia.
“Ketimbang hanya sekadar mengumumkan identitasnya. Ya kalau kita cek memang ada mafianya. Saya pikir, tidak usah diumumkan, tapi langsung tangkap saja,” ujarnya.
Sebelumnya, dugaan keterlibatan mafia sehingga menyebakan mahal dan langkanya minyak goreng akan diungkap oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Dia juga mengatakan, pihaknya telah menyerahkan ke polisi soal dugaan mafia minyak goreng yang menyebabkan kelangkaan dan tingginya harga di pasaran.
Terpisah, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 8 Tahun 2022. Dimana Permenperin tersebut mewajibkan industri minyak goreng untuk menjaga pasokan bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM).
“Ini adalah bentuk upaya pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng. Sekaligus menjaga ekonomi terus bergerak melalui usaha kecil dan mikro,” kata Menperin.
Permenperin nomor 8 Tahun 2022 mengatur tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, UMKM dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
