Kebijakan subsidi pemerintah terhadap minyak goreng curah dalam memenuhi ketersediaan minyak goreng yang sedang langka di pasaran saat ini, sangat disayangkan.
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin. (Foto: Biro Protokol, Humas dan Media DPD RI)
“Yang notabene sangat tidak direkomendasikan secara medis. Meskipun disediakan dengan subsidi atau harga yang murah, kualitas minyak goreng harus menjadi atensi serius lembaga terkait untuk diteliti kualitasnya,” kata Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin, Kamis (17/3).
Oleh karenanya, dia meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memperketat pengawasan terhadap kualitas minyak goreng curah, yang saat ini beredar di pasaran. Hal ini dilakukan untuk melindungi konsumen, khususnya kelas menengah ke bawah dari resiko kesehatan minyak goreng curah.
“Kami ingin BPOM dan Satgas Pangan untuk berkolaborasi melakukan pengujian sampel kualitas minyak goreng curah di semua daerah. Negara tidak boleh abai dengan standar kualitas pangan yang diberikan kepada masyarakat, karena dampak buruknya sangat luar biasa,” ujarnya.
Menurut informasi, bahaya menggunakan minyak goreng curah adalah kerusakan akibat pemanasan pada suhu tinggi antara 200-250 derajat Celsius. Hal tersebut mengakibatkan keracunan dalam tubuh dan berbagai macam penyakit.
Misalnya diare, pengendapan lemak dalam pembuluh darah, kanker dan menurunkan nilai cerna lemak. Dia juga mengatakan, skema kebijakan subsidi minyak goreng curah tidak akan signifikan mengurai permasalahan kelangkaan minyak goreng.
“Justru sangat beresiko. Karena masyarakat sudah cukup sadar akan perbedaan kualitas minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan. Meskipun harga minyak goreng kemasan masih terbilang sangat tinggi,” tandasnya.
Karenanya, dia menegaskan kebijakan subsidi sangat mubazir dan tidak relevan dengan akar masalah kelangkaan minyak goreng. Meskipun hal ini akan menjadikan masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga yang terjangkau, tapi tidak dengan kualitas dan dampak kesehatannya.
“Ini tentu sangat ironis. Masyarakat dari sebuah negara penghasil sawit terbesar dunia, justru direcoki dengan minyak goreng berkualitas rendah. Jenis minyak goreng yang bahkan pernah dilarang untuk dikonsumsi oleh pemerintah sendiri,” sesalnya.
Sementara, minyak goreng kemasan justru mengalami kelangkaan dan dijual dengan harga di luar kewajaran. Karenanya, dia mendorong pemerintah untuk kembali memberlakukan aturan harga eceran tertinggi (HET) terhadap minyak goreng kemasan.
