Pemerintah dapat mengupayakan sejumlah hal untuk mengurai persoalan kelangkaan minyak goreng dalam negeri.
Anggota DPD RI Hasan Basri. (Foto: Biro Protokol, Humas dan Media DPD RI)
“Pajak ekspor minyak goreng perlu dikenakan. Sebab, harga minyak goreng dunia mengalami kenaikan dari yang awalnya di harga 1.100 dolar AS menjadi 1.340 dolar AS,” kata anggota DPD RI Hasan Basri.
Menurutnya, pemerintah dapat mengenakan pajak ekspor minyak goreng sampai harga-harga kebutuhan pokok stabil. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral saat ini, pemerintah mengalokasikan biodiesel untuk pasar dalam negeri sebanyak 10,15 juta kiloliter.
“Yakni dengan perkiraan dana pembiayaan biodiesel dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp 35,41 triliun. Seharusnya, pemerintah bisa juga mengalihkan subsidi minyak biodiesel 50 persen atau setara dengan 17,705 triliun untuk disubsidikan ke berbagai kebutuhan,” ujarnya.
Sebab dengan adanya subsidi biodiesel, subsidi mengarah ke orang mampu. Dia juga mengimbau pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya Kementerian Perdagangan dan dinas terkait, untuk melakukan serangkaian kegiatan operasi pasar.
“Semestinya, kebutuhan pokok dicek dan dievaluasi secara berkala. Hal itu demi menstabilkan harga bahan pokok, khususnya minyak goreng. Apalagi, belakangan ini memang harga minyak goreng berubah-ubah dan terjadi kelangkaan,” tandasnya.
Dia menambahkan, seharusnya sejak tahun 2020, pemerintah bisa melakukan riset serius dalam memaksimalkan komoditas bahan pokok. Perlu ada gotong royong dan koordinasi antar kementerian.
“Hal itu untuk menyesuaikan pasokan terhadap kebutuhan pokok, serta pengawasan distribusi ke daerah-daerah. Pemerintah juga harus mencari solusi dan turun tangan, untuk mengatasi kenaikan harga bahan pangan termasuk kelangkaan minyak goreng,” tegasnya.
Karena itu, dirinya mendesak kepada pemerintah agar agar masalah kebutuhan pokok dapat teratasi sebelum Ramadan.
