Pemerintah masih mengkaji rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Padahal, harga anyar untuk Pertalite dan Solar sudah ditetapkan.
Antrian di spbu
Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno mengungkapkan, info rencana kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar hingga mencapai 40 persen.
Politikus PAN ini, mengatakan, informasi itu diperolehnya dalam rapat tertutup DPR dengan Pertamina awal pekan ini.
Indonesia telah melipatgandakan alokasi subsidi energi 2022 dari anggaran awalnya menjadi Rp502 triliun (US$ 33,90 miliar), sekitar 16 persen dari total rencana pengeluaran di tengah kenaikan harga minyak global dan depresiasi rupiah.
Pemerintah mengatakan lebih banyak uang akan dibutuhkan untuk subsidi tahun ini jika harga bahan bakar tidak dinaikkan.
"Opsi Pertamina adalah menaikkan harga bensin beroktan 90 menjadi Rp10.000 (67,5 sen AS) per liter dari Rp7.650 per liter; bensin beroktan 92 menjadi Rp16.000 per liter dari Rp 12.500; dan solar menjadi Rp7.200 per liter dari Rp5.150," kata Eddy, dikutip dari Kontan, Sabtu (27/8/2022).
Eddy menerangkan, Pertamina juga mendukung penerapan beberapa pembatasan penjualan seperti melarang kendaraan dengan kapasitas mesin lebih besar dari pembelian bahan bakar bersubsidi.
"Kami melihat ini (menaikkan harga dan membatasi penjualan) paling tidak merugikan masyarakat," kata Eddy.
Kenaikan harga diperkirakan menambah sekitar 1,9 persen poin pada tingkat inflasi 2022," kata Eddy.
Inflasi Indonesia mencapai 4,94 persen pada bulan Juli, tertinggi dalam tujuh tahun, bertahan jauh di bawah tingkat yang terlihat di negara-negara yang lebih maju sebagian besar karena subsidi bahan bakarnya.
Ketua Komisi VII DPR, Sugeng Suparwoto, mengkonfirmasi rincian dari pertemuan Pertamina dalam sebuah wawancara telepon.
"Kami berupaya menjaga inflasi pada 7 persen hingga akhir tahun," katanya, seraya menambahkan bahwa pemberian uang tunai akan diberikan untuk meredam dampak kenaikan harga bahan bakar terhadap daya beli masyarakat miskin Indonesia.
Irto Ginting, sekretaris perusahaan unit distribusi ritel Pertamina, menolak berkomentar tentang kenaikan harga yang diusulkan, tetapi mencatat bahwa keputusan penetapan harga ada di tangan pemerintah.
