Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid meyakini, partai politik lain akan sadar, wacana penundaan Pemilihan Umum 2024 lebih masuk akal daripada tidak ditunda.
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema Wacana Penundaan Pemilu, Sikap DPR? di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/3). (Foto: Susilo)
“PKB hanya berharap, parpol lain yang belum sadar, segera sadar. Apalagi, usulan penundaan pemilu ini berbasis pada kepentingan rakyat. Dimana ada mekanisme dan pembahasan mengenai usulan penundaan pemilu,” katanya di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/3).
Hal itu disampaikannya dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema Wacana Penundaan Pemilu, Sikap DPR? Wakil Ketua MPR RI itu juga tidak ingin wacana penundaan pemilu menjadi wacana jalanan yang ngawur dan mengabaikan demokrasi serta kepentingan rakyat.
“Jika wacana penundaan pemilu tersebut membesar, tentu PKB akan memprosesnya. Sebagai sebuah wacana, tentunya penundaan itu perlu ditemukan rumusannya dalam konstitusi,” ujarnya.
Dia beralasan, penundaan pemilu apakah setahun, dua tahun atau tiga tahun, tidak ada rumusannya dalam konstitusi. Yang ada hanyalah konvensi ketatanegaraan, dimana saat itu Presiden BJ Habibie mempercepat pelaksanaan pemilu, dari 2002 ke 1999.
“Penundaan pemilu tak bisa diatur dengan konstitusi yang itu-itu juga. Artinya, kita tidak boleh mengambil resiko jika nantinya ada suatu kedaruratan menjelang pelaksanaan Pemilu 2024. Sehingga, usulan mencari rumusan penundaan pemilu patut dipertimbangkan,” tandasnya.
Dalam kesempatan itu, dia membantah telah ada pertemuan dengan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Terlebih, bidang tugas Luhut bukanlah mengurus soal amandemen konstitusi.
“Beliau kan Menko Marves, lalu apa hubungannya dengan PKB? Tidak ada hubungannya, karena wacana penundaan pemilu bukan urusan maritim dan bukan juga urusan investasi. Ini urusan politik. Tidak ada urusan dengan Pak Luhut,” tegasnya.
