Pemerintah Tak Pernah Bahas Penundaan Pemilu, Parpol Jangan Bikin Gaduh

“Saya rasa sikap pemerintah dan Presiden Joko Widodo sudah jelas terhadap isu penundaan pemilu serta perpanjangan masa jabatan presiden. Hal yang tidak pernah dibahas di pemerintahan,” kata Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Selasa (8/3).

Adapun bantahan mengenai hal itu, sudah disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Oleh karena itu, dia meminta parpaol yang membahas hal tersebut bisa menahan diri.

“Jangan sampai membuat gaduh di masyarakat dengan kabar-kabar yang terus digoreng. Dalam situasi masyarakat yang masih menghadapi masalah ekonomi, parpol seharusnya bisa menahan diri,” ujarnya.

Dia juga dengan tegas meminta media memberikan edukasi ke masyarakat. Jangan sampai media justru memanfaatkan situasi dan membuat panas suasana dengan pemberitaan yang tidak akurat.

“Hal tersebut bisa menyesatkan. Sampai saat ini, Presiden Jokowi tetap menginginkan pemilu diadakan tahun 2024. Hal itu sudah sering disampaikan beliau. Tapi yang kemudian terjadi, seolah-olah pemerintah mendorong pemilu ditunda,” tandasnya.

Hal itu menurutnya tidak benar. Apalagi isu itu meluas kemana-mana dan menyeret sejumlah nama. Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak pernah membahas dsn mendorong kedua wacana tersebut.

“Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden dan wapres. Baik untuk menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang satu atau dua tahun,” tegasnya.

Pembicaraan
Selain itu, kata dia, sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan tersebut. Mahfud juga mengatakan, Presiden Jokowi sampai dua kali memimpin rapat cabinet, yaitu pada tanggal 14 dan 27 September 2021.

“Dimana isinya meminta dirinya dan kementerian di bawahnya untuk melakukan sejumlah langkah. Pertama memastikan pemilu 2024 berjalan aman, lancar, tidak memboroskan anggaran, tidak terlalu lama masa kampanyenya dan juga tidak terlalu lama jarak antara pemungutan suara dan hari pelantikan pejabat-pejabat hasil pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024,” paparnya.

Hal itu maksudnya agar naiknya suhu politik menjelang pembentukan kabinet baru tahun 2024, tidak terlalu lama. Sikap ini disampaikan oleh presiden pada rapat 14 September 2021.

“Saya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan juga diminta Pesiden Jokowi berkomunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan DPR, guna menentukan jadwal pemilu,” jelasnya.

Mahfud menjelaskan, rapat lintas kementerian/lembaga yang dilaksanakan di bawah koordinasinya pada 17 dan 23 September 202 mengusulkan pemungutan suara dilakukan 8 atau 15 Mei 2024. Usulan ini disetujui oleh rapat kabinet yang dipimpin oleh Presiden Jokowi pada 27 September 2021 agar disampaikan kepada KPU dan DPR.

“Namun ketika alternatif tersebut disampaikan dalam rapat 6 Oktober 2021 antara DPR, KPU, dan pemerintah ternyata DPR dan KPU tidak setuju dan mengajukan alternatif lain. Oleh sebab itu presiden berkomunikasi langsung dengan KPU di Istana Merdeka pada 11 November 2021. Kemudian Presiden Jokowi menyatakan setuju pemungutan suara dilaksanakan 14 Februari 2024,” tukasnya.