Ketergantungan terhadap supply chain bahan pangan yang diatur oleh kementerian dan lembaga, tidak bisa diandalkan sepenuhnya.
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin. (Foto: Biro Protokol, Humas dan Media DPD RI)
“Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan inisiatif pemerintah daerah penghasil sawit dan kelapa, untuk mulai merencanakan pembangunan industri pengolahan CPO dan produk turunannya dengan skala yang terukur,” kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B Najamudin.
Menurutnya, peluang bisnis pengolahan sangat besar. Khususnya bagi daerah-daerah di kawasan Sumatera dan Kalimantan. Sehingga kita tidak perlu lagi merasa heran dengan kelangkaan produk minyak goreng yang terjadi saat ini.
“Hegemoni pasar bebas yang tidak lagi sanggup dikontrol oleh negara, harus dilawan dengan kemandirian daerah. Yakni dengan basis produksi pangan, khususnya produksi CPO dan minyak goreng,” ujarnya.
Dia juga mendorong pemda untuk aktif mencari solusi jangka panjang, dalam merespon fenomena kelangkaan minyak goreng. Yakni dengan membangun pabrik pengolahan kelapa sawit dan kelapa, menjadi produk minyak goreng.
“Daerah harus mampu menjadi katalisator ekonomi nasional. Khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pangan daerah. Hal itu karena daerah merupakan basis pembagunan pertanian,” tandasnya.
Dimana sejak awal, daerah telah dilengkapi dengan berbagai infrastuktur pendukung utama. Kemandirian pangan daerah merupakan indikator yang paling menentukan bagi ketahanan pangan nasional.
“Apalagi saat ini beberapa bahan pangan telah mengalami inflasi dan kelangkaan di pasaran. Krisis pangan secara umum bahkan sudah di depan mata. Apa yang terjadi di Bengkulu, harus menjadi alarm bagi daerah,” tegasnya.
