Masyarakat diminta ikut mengawasi proses pendistribusian minyak goreng di pasar-pasar tradisional di seluruh wilayah Jawa Timur.
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Foto: Biro Protokol, Humas dan Media DPD RI)
“Mari kita awasi dengan seksama dan laporkan kepada pihak berwajib jika ada hal-hal mencurigakan,” kata Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, sekitar 3.500 ton minyak goreng akan disalurkan ke para pedagang di pasar tradisional di 17 kabupaten/kota di Jawa Timur.
Untuk itu, dia kembali meminta masyarakat melakukan pengawasan secara ketat. Hal itu agar tidak ada kasus penyalahgunaan kewenangan serta menekan terjadinya salah penyaluran.
“Pemerintah Provinsi Jatim harus benar-benar memastikan sinergi diantara unsur-unsur dan elemen yang terlibat. Sehingga minyak goreng sampai pada tangan yang berhak, seperti para pedagang kaki lima, tukang gorengan, warteg, katering, ibu rumah tangga, tukang cemilan dan lain-lain yang membutuhkan,” ujarnya.
Dia juga mengimbau masyarakat untuk menghilangkan kebiasaan berebut barang dan agar semua orang tertib bertransaksi di pasar. Tanpa harus berebutan minyak goreng. “Saya juga mengingatkan agar masyarakat turut mengawasi pendistribusian minyak goreng ini,” tandasnya. Selanjutnya, para pedagang diharuskan menjual langsung minyak goreng kepada konsumen sesuai harga eceran tertinggi (HET).
Bagi minyak goreng dengan kemasan premium yaitu Rp 14.000 per liter. Langkah ini dilakukan guna membantu masyarakat memenuhi kebutuhan minyak goreng, sekaligus menstabilkan harga komoditas tersebut.
Adapun 17 kabupaten/kota ini di antaranya, untuk jenis minyak goreng premium didistribusikan ke Kabupaten Tulungagung, Banyuwangi, Jember, Lumajang, Bondowoso, Jombang, Nganjuk, Bojonegoro, Ngawi, Madiun, Ponorogo dan Kota Probolinggo. Sedangkan, minyak goreng jenis sederhana akan didistribusikan di Kabupaten Tuban, Kediri, Lamongan, Pacitan dan Trenggalek.
