Beberapa Aliansi buruh di Banten yang tergabung di dalam Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) melakukan aksi unjuk rasa didepan gedung DPRD Kota Tangerang dengan tuntutan mencabut Permenaker No.2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfa
Tolak Permenaker No 2 tahun 2022, Aliansi Buruh Banten Bersatu Gelar Aksi di DPRD Kota Tangerang
Pimpinan cabang FSPMI aneka industri Sunarya mengatakan pihaknya minta kepada DPRD Kota Tangerang untuk bersimpati kepada kaum buruh tentang penolakan atau mencabut Permenaker No. 2 Tahun 2022 yang berkaitan dengan JHT.
Pihaknya juga mengatakan JHT merupakan harapan satu-satunya buruh setelah selesai di pekerjakan, apalagi upah yang di terima kaum buruh tahun ini tidak bisa dikatakan layak upah di karenakan tidak mencukupi kebutuhan hidup 1 bulan.
“Sudah harus menunggak hutang tiap bulannya karna gaji tidak cukup untuk keperluan satu bulan di tambah ada satu harapan itu di cekal oleh peraturan menteri tenaga kerja artinya buruh sudah tidak mempunyai apa apa lagi, makanya kita turun ke jalan,” katanya.
Lebih lanjut, Sunarya menuturkan bukan tanpa alasan buruh turun ke jalan kali ini karena ini berkaitan dengan nasib mereka dan keluarga mereka kedepannya. “Jadi kalau kami harus menunggu 56 tahun dan Jika ada buruh yang di phk pada umur 30 tahun siapa yang akan menanggung dan bertanggung jawab atas hidupnya mereka mau usaha lain perlu modal dan modalnya dari mana kalau harus menunggu 56 tahun,” terangnya.
“Kami tidak membenci pemerintah tapi aksi kami ini ingin meminta kebijakan yang sebijak-bijaknya dan yang seadil-adilnya, jangan hanya mementingkan satu kelompok dan golongan saja pikirkanlah kami juga sebagai kaum buruh,” tegasnya.
