Badan Pangan Nasional (BPN) dan pemerintah daerah diminta untuk berkolaborasi menyediakan stok bahan pangan.
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin. (Foto: Biro Protokol, Humas dan Media DPD RI)
“Hal ini melihat adanya fenomena kenaikan harga bahan pangan yang cukup mengganggu aktivitas pasar dan pola konsumsi masyarakat beberapa pekan terakhir,” kata Wakil ketua DPD RI Sultan B Najamudin,” Kamis (24/2).
Menurutnya, persoalan produksi dan tata niaga bahan pangan masih menjadi masalah serius. Dimana selalu terjadi terutama menjelang bulan suci Ramadhan. Karenanya, BPN dan pemda harus menjadi pemain kunci bagi masa depan ketahanan dan kemandirian pangan nasional.
“Selama ini, kenaikan harga pangan menjelang bulan Ramadhan telah menjadi hukum pasar dan selalu menjadi polemik. Kita tidak ingin hal semacam ini terus terulang. Kehadiran BPN harus disambut baik oleh pemda sebagai partner utama dalam agenda pembangunan kemandirian pangan daerah,” ujarnya.
Terutama dalam mengelaborasikan data kebutuhan dan peta potensi produksi pangan. Selain itu, dia juga mendorong kerjasama pemda dengan satgas pangan dalam menanggulangi praktek penimbunan barang kebutuhan pokok masyarakat.
“Menjaga kelancaran rantai pasok menjadi hal yang penting untuk diperhatikan guna menjaga keseimbangan supply and demand. Dalam jangka panjang, kolaborasi BPN dan pemda harus dibangun khusus pada agenda peningkatan produktivitas pangan daerah. Khususnya di sektor pertanian dan kelautan,” tandasnya.
Dia menambahkan, ketersediaan infrastruktur harus dimaksimalkan dengan pengembangan industri di sektor rill oleh daerah. Hal itu bisa dimulai dengan kerjasama antara daerah dengan BPN dan BUMN pangan.
