Harga pangan pokok seperti minyak goreng yang sejak akhir tahun lalu bergejolak, hingga kini sudah lebih tiga bulan tidak ada penyelesaian yang signifikan.
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin. (Foto: Biro Protokol dan Humas DPR RI)
“Mumpung hari ini masih berjarak dengan momen puasa dan lebaran, saya minta pemerintah dapat dengan cepat menstabilkan harga pangan pokok ini,” kata anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin, Kamis (17/2). Menurutnya, stabilisasi harga perlu dilakukan.
Sebab, dalam kondisi normal saja bisa terjadi lonjakan harga, apalagi ditambah kondisi saat ini yang masih pandemi. Demikian pula dengan situasi cuaca yang kurang bersahabat, efek perdagangan luar negeri yang kurang kondusif dan kondisi pupuk sebagai pendukung utama produksi pangan yang masih kacau.
“Negara ini akan menghadapi ketidakpastian persoalan pangan yang sangat sulit dikendalikan,” ujarnya. Pemerintah bukan saja perlu menjamin stok pangan pokok termasuk beras dan minyak goreng aman pada puasa hingga hari raya Idul Fitri nanti.
Namun harus ada tindak lanjut yang sangat penting setelah ketersediaan yang cukup. “Yakni pola distribusi yang baik, sehingga tidak menimbulkan ketidakseimbangan stok antara daerah kota besar dan perdesaan, antara pulau Jawa dan non pulau Jawa. Dan yang paling penting adalah harganya mesti terjangkau oleh masyarakat luas,” tandasnya.
Sebab, jangan sampai orang-orang tertentu saja menikmati pangan yang layak, di tengah bangsa yang kaya raya sumberdaya alamnya ini. Dia juga berharap ada sinkronisasi yang baik antar lembaga pemerintah yang mempengaruhi tata kelola pangan.
“Berbagai kementerian diharapkan mampu memberi solusi persoalan pangan yang sangat buruk sekali dalam puluhan tahun terakhir. Terbukti bahwa negeri penghasil CPO terbesar di dunia, akan tetapi rakyatnya kesulitan mendapat minyak goreng yang terjangkau,” tegasnya.
Dia menambahkan, semakin hari persoalan pangan menjadi sangat serius. Sehingga perlu tindakan besar bagi pemerintah untuk menyelesaikan satu persatu. Mulai dari persoalan harga, ketersediaan hingga manajemen logistik persebaran ke seluruh wilayah Indonesia.
“Dengan menjadi perhatian seluruh institusi negara,maka akan semakin mempercepat penyelesaian persoalan pangan,” tukasnya.
