Pemerintah bersama MPR RI sepakat untuk terus menjadikan kondisi di Papua dan Papua Barat semakin aman, damai dan kondusif.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam pertemuan antara pimpinan MPR RI, MPR RI for Papua dan Menko Polhukam, Rabu (16/2). (Foto: Biro Humas dan Sistem Informasi MPR RI)
“Yakni melalui berbagai tokoh masyarakat Papua. Tidak kalah penting juga mengedepankan pendekatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua,” kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, di Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta, Rabu (16/2).
Hal itu disampaikannya dalam pertemuan antara pimpinan MPR RI, MPR RI for Papua dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Dikatakan, MPR RI dalam kapasitasnya sebagai penjaga konstitusi, iklim dan suhu politik nasional, terpanggil untuk membangun pemikiran konstruktif.
“Karena pada prinsipnya, setiap penyelesaian konflik harus diupayakan melalui musyawarah secara damai dengan pemikiran yang terbuka dan tanpa kekerasan. Sehingga dapat melihat setiap persoalan dari berbagai sudut pandang,” ujarnya.
Pemerintah pusat melalui Kemenko Polhukam juga telah menjadikan Forum Komunikasi dan Aspirasi MPR RI for Papua (MPR RI For Papua), sebagai mitra kerja strategis dalam membangun Papua. Yakni dengan mengedepankan pendekatan humanis emosional kebangsaan.
“MPR For Papua beranggotakan 21 anggota MPR RI yang berasal dari Daerah Pemilihan Papua dan Papua Barat. Terdiri dari 4 anggota DPD RI Daerah Pemilihan Papua, 4 anggota DPD RI Daerah Pemilihan Papua Barat, 10 anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua, dan 3 anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat,” tandasnya.
Dia juga menganggap forum tersebut sangat tepat untuk menjembatani sekaligus membantu mensosialisasikan berbagai program kerja, yang telah dilakukan pemerintah pusat kepada masyarakat Papua. Selain itu, perlu juga dukungan dari ketua umum dan pimpinan partai politik.
“Karena partai politik memiliki kader hingga ke tingkat desa, RW, hingga RT, untuk menguatkan jaring kebangsaan di Papua. Karenanya pertemuan dengan para pimpinan partai politik juga perlu dilakukan Kemenkopolhukam bersama MPR RI For Papua,” tegasnya.
Sehingga isu terkait Papua tidak lagi menjadi perhatian internasional. Khususnya dalam berbagai persidangan di United Nations (Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB).
