Kasus kematian yang disebabkan Omicron, diharapkan menjadi alarm bagi pemerintah dan masyarakat. Yakni sebagai peringatan untuk meningkatkan level kewaspadaan.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. (Foto: Biro Humas dan Sistem Informasi MPR RI)
“Sehingga pemerintah harus secepatnya menghentikan tren penambahan kasus Covid-19 karena varian Omicron. Salah satunya dengan mengevaluasi kembali kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), ditengah meningkatnya kasus Omicron,” kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Senin (24/1).
Menurutnya pemerintah juga perlu segera mengambil langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi aktivitas masyarakat. Termasuk disamping memperketat pintu masuk negara dan meningkatkan pengawasan terhadap pelaku perjalanan luar negeri (PPLN).
“Serta menerapkan kembali aturan karantina selama 14 hari. Mengingat, aturan masa karantina bagi pelaku PPLN selama 10 hari dinilai kurang tepat karena varian Omicron dapat bertahan selama 14 hari dalam tubuh seseorang,” ujarnya.
Pemerintah juga diminta meningkatkan surveillance melalui pengujian dan pelacakan di setiap daerah. Khususnya di daerah yang mengalami peningkatan kasus yang cukup signifikan.
“Pemerintah daerah dalam menetapkan level PPKM sebaiknya bersifat adaptif. Yakni disesuaikan dengan situasi dan kondisi di daerah masing-masing, namun tetap mengacu pada aturan/kebijakan pemerintah pusat agar,” tandasnya.
Hal itu agar upaya yang dilakukan dapat berjalan selaras dan efektif. Termasuk juga meminta keseriusan pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi penyebaran Omicron.
“Mulai dari menggencarkan testing, meningkatkan rasio tracing, menjamin ketersediaan ruang isolasi terpusat. Hingga memastikan pencapaian target vaksinasi, untuk semua daerah dan booster bagi kelompok berisiko berjalan sesuai target,” tegasnya.
