Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menonaktifkan status 622.986 warga miskin sebagai peserta BPJS, disesalkan.
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Foto: dpd.go.id)
“Penonaktifan BPJS bagi warga miskin tersebut sangat disayangkan. Hal itu akan menyulitkan mereka dalam mengakses layanan kesehatan. Terlebih kondisi masyarakat saat ini belum sepenuhnya bebas dari keterpurukan ekonomi,” kata Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
Dikatakan, BPJS sangat membantu warga miskin. Sebab, sebagian besar warga tidak memiliki tabungan yang bisa digunakan untuk membayar layanan kesehatan. Sehingga, penonaktifan kepesertaan BPJS tentu saja kurang bijak.
“Apalagi, keputusan pemprov dilakukan secara sepihak, tanpa sosialisasi dan koordinasi
terlebih dahulu. Harusnya ada sosialisasi kepada masyarakat miskin. BPJS merupakan satu-satunya harapan mereka ketika sakit,” ujarnya.
Untuk menyikapi permasalahan ini, LaNyalla meminta Pemprov Jatim menyiapkan solusi jangka pendek bagi masyarakat miskin yang sedang menjalani perawatan kesehatan.
“Masyarakat miskin yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, harus dipikirkan oleh Pemprov. Supaya mereka tidak bingung membayar biaya layanan kesehatan. Jangan sampai menambah beban bagi mereka,” tandasnya.
Selanjutnya, kata dia, perlu dicarikan juga solusi jangka menengah. LaNyalla menyarankan adanya pengalihan ke pembiayaan BPJS Kesehatan PBPU/BP (Pekerja Bukan Penerima Upah/Bukan Pekerja) yang dibiayai kabupaten/kota atau PBI JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan) dari APBN.
“Sebaiknya dianggarkan tersendiri dari APBD Jatim untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan warga miskin atau tidak mampu,” tukasnya.
