Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengingatkan Kementerian Kesehatan agar memperhatikan betul vaksin kedaluwarsa, yang jumlahnya mencapai 1,1 juta dosis.
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. (Foto: dpr.go.id)
“Saya ingatkan agar vaksin yang terindikasi kedaluwarsa, terus dipelototi. Dan yang sudah kedaluwarsa harus segera dibuang. Cek satu-satu petanya dan jumlahnya berapa di masing-masing daerah,” katanya.
Dia juga mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk tidak segan menanyakan masa kedaluwarsa vaksin yang bakal disuntikkan kepada petugas. “Masyarakat juga perlu proaktif ya, tanyakan dulu status vaksinnya sebelum disuntikkan. Jaga-jaga, siapa tahu petugasnya tidak memperhatikan,” ujarnya.
Di sisi lain, dia juga mendesak Kemenkes untuk segera mengevaluasi penyebab masih banyaknya vaksin yang belum digunakan dan akan memasuki tenggat waktu kedaluwarsa. “Saya harap ada evaluasi menyeluruh soal vaksin ini. Kok bisa sampai 1,1 juta dosis belum terpakai, malah mau kedaluwarsa,” tandasnya.
Sebab, jangan sampai ada ketimpangan dengan di luar Jawa. “Ingat, masih banyak warga yang belum bisa vaksinasi dosis pertama dan kedua di luar Jawa,” tegasnya.
Dia menambahkan, kampanye vaksinasi booster memang bagus. Meski begitu, dia mengimbau agar praktiknya tidak mengenyampingkan target vaksinasi primer atau dosis pertama dan kedua bagi 70 persen populasi penduduk Indonesia.
“Kita tidak boleh mengabaikan target utama kita untuk vaksinasi 70 persen dari jumlah penduduk. Alih-alih mengurus booster, malah banyak juga yang belum divaksin pertama dan kedua. Itu tidak bagus,” tukasnya.
Sebelumnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membeberkan, ada 1,1 juta dosis vaksin COVID-19 kedaluwarsa. Mayoritas vaksin kedaluwarsa tersebut merupakan donasi gratis dari negara-negara maju.
“Vaksin yang expired sampai Desember 2021 ada 1,121 juta dosis. Dari jumlah itu, 1,1 juta yang expired adalah donasi gratis, 98 persen donasi gratis,” ungkap Menkes.
