Motif pemulihan ekonomi untuk mendorong perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo, justru hanya akan menimbulkan kesan bahwa pemerintah tengah pesimis.
Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B Najamudin. (Foto: dpd.go.id)
“Atau karena para pengusaha yang takut kehilangan kesempatan? Pemilu 2024 masih jauh. Kami optimis, ekonomi nasional akan segera pulih dalam dua tahun ke depan,” kata Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B Najamudin, Rabu (12/1).
Hal itu sekaligus merespon wacana perpanjangan masa jabatan presiden, yang diusulkan oleh Menteri Investasi dan Penamaan Modal Bahlil Lahadalia. Sultan mengatakan, jika semua pihak - terutama pemerintah melalui kementrian dan lembaga terkait - selalu fokus melakukan terobosan progresif secara konsisten dan berkelanjutan, maka ekonomi nasional akan segera pulih.
“Dalam sejarahnya, bangsa ini pernah menyaksikan betapa kekuasaan rezim orde lama dan orde baru harus tumbang akibat dorongan politik memperpanjang masa jabatan. Dimana hal itu justru menjebak kekuasaan seorang presiden,” ujarnya.
Dirinya juga percaya, Jokowi tidak ingin mencoreng legacy-nya yang sempurna, dengan candu kekuasaan ini. Tapi jika mayoritas rakyat mendukung, ucap dia, maka silahkan saja untuk berkonsensus dan bermufakat bersama.
“Termasuk bila jabatan presiden, gubernur, bupati/walikota, termasuk DPR dan lain-lain yang akan berakhir di 2024, semuanya harus diperpanjang. Tapi tentu hal itu akan menjadi preseden politik hukum yang buruk bagi masa depan demokrasi,” tandasnya.
Oleh karenanya, dia meminta agar semua pihak menghargai konstitusi dan kedaulatan rakyat. Apalagi, Indonesia adalah negara yang memiliki konstitusi sebagai hukum tertinggi, yang mencerminkan prinsip kekuasaan tertinggi, yakni kedaulatan rakyat.
“Dalam situasi yang belum sepenuhnya pulih ini, semua pihak perlu mempertimbangkan kembali agenda strategis. Antara lain seperti pemilu untuk dilangsungkan di 2024. Tapi tentu masukan para pelaku usaha ini akan mempengaruhi banyak hal yang substansial dalam pemerintahan,” tegasnya.
Sehingga, menurutnya sangat berlebihan jika motif usulan perpanjangan masa jabatan hanya karena alasan ekonomi. “Janganlah kita berbisnis dengan negara secara terlalu dalam,” tukasnya.
