Indonesia menempatkan isu kesehatan sebagai isu utama dalam diplomasi. Strategi diplomasi pemerintah Indonesia tersebut perlu didukung, khususnya dalam melaksanakan politik luar negeri.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. (Foto: Humas MPR RI)
“Hal itu guna memperkuat upaya kesetaraan akses vaksin Covid-19 di seluruh dunia, termasuk di wilayah tanah air. Terutama daerah-daerah yang saat ini masih belum memenuhi target vaksin agar segera dapat mencapainya,” kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Jumat (7/1).
Karenanya dia meminta pemerintah daerah mendukung pemerintah pusat untuk berupaya maksimal mencapai target vaksin dosis lengkap. Yakni sebanyak minimal 70 persen, dalam jangka waktu hingga pertengahan tahun 2022.
“Kami meminta pemerintah Indonesia tetap mengikuti mekanisme diplomasi dalam berbagi dosis. Yaitu negara maju yang memiliki kelebihan vaksin, akan mengirim kepada negara yang memerlukan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, dia mengatakan MPR mendukung Indonesia agar mampu membuat dan memproduksi vaksin dan obat-obatan terkait Covid-19. Hal itu agar bisa disebarluaskan ke seluruh wilayah di dunia untuk kesetaraan akses global.
“Yakni akses bagi negara-negara lain yang membutuhkan. MPR juga mendukung pemerintah Indonesia dalam mengupayakan aplikasi PeduliLindungi, agar bisa menjadi salah satu jaminan vaksinasi yang diakui secara internasional,” tandasnya.
