Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menegaskan, kesehatan para calon jemaah umrah sebagai hal utama yang harus diutamakan.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. (Foto: Susilo)
Menurutnya, hal itu terkait dengan dibukanya kesempatan bagi Indonesia untuk mengirimkan jemaah umrah dengan jumlah yang masih sangat terbatas dari pemerintah Arab Saudi. Jika Indonesia ingin memanfaatkan hal itu dan mengirim jemaah, tentu harus tetap mengutamakan protokol kesehatan yang sangat ketat.
“Pemerintah Arab Saudi pasti telah mempertegas prokes, termasuk soal karantina yang akan diberikan kepada calon jemaah umrah. Selain itu, dalam proses pelaksanan ibadah umrah, pemerintah Arab Saudi juga telah menerapkan aplikasi Tawakkalna,” ujarnya.
Aplikasi tersebut harus terintegrasi dengan aplikasi yang dimiliki Indonesia, yaitu PeduliLindungi. Menurut Ace, sepulang dari Tanah Suci, seharusnya jamaah umrah Indonesia memiliki komitmen untuk menjalankan prokes yang ketat.
“Salah satunya harus memiliki kesediaan melakukan karantina. Saat ini karantina diberlakukan di Indonesia selama sepuluh hari. Kalau memang pemerintah dan asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) bersikeras ingin memberangkatkan jamaah umrah, mereka atau pimpinan asoasiasinya tetap menjaga nama baik Indonesia,” tandasnya.
Termasuk keselamatan Jemaah dengan mematuhi prokes yang ketat. Dia juga mengingatkan, pelaksanaan ibadah umrah di masa pandemi ini biayanya tidak sedikit. Sebab jamaah umrah diharuskan untuk melakukan karantina.
“Umrah yang dilakukan oleh PPIU semacam uji coba. Karena itu, seharusnya asosiasi menunjukan bahwa mereka adalah duta bangsa. Yang mana harus memberikan keteladanan kepada jamaahnya, bahwa mereka memang mematuhi prokes dan tidak terjangkit varian baru dari Covid-19,” tegasnya.
