Keberpihakan kepada pelaku UMKM juga dilakukan negara-negara besar, seperti Jerman. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pemerintah membantu pelaku UMKM agar bisa meningkatkan skala usahanya.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam Asia Tech x Summit: Technology, Society and The Role of Policy yang berlangsung dari Millenia, Singapura, Selasa (31/5). (Biro Humas Kementerian Kominfo)
“Di Indonesia, pembangunan infrastruktur TIK secara masif yang dilakukan pemerintah harus bisa dimanfaatkan untuk masyarakat,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam Asia Tech x Summit: Technology, Society and The Role of Policy yang berlangsung dari Millenia, Singapura, Selasa (31/5).
Khususnya oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang menjadi penyumbang 60 persen dari GDP nasional. Menurutnya, keberpihakan kepada pelaku UMKM juga dilakukan negara-negara besar, seperti Jerman.
“Dengan memanfaatkan teknologi digital, pemerintah membantu pelaku UMKM agar bisa meningkatkan skala usahanya. Ternyata bukan cuma di Indonesia saja, hampir di seluruh negara ASEAN dan pada saat pertemuan dengan State Secretary Germany hal yang sama juga disampaikan,” ujarnya.
Yakni bagaimana membantu UMKM agar bisa digitally onboarding. Berkaitan dengan UMKM, dia menekankan adanya perlindungan terhadap pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi digital.
“Terutama perlindungan dari serangan siber atau cyber attack. Pelaku UMKM atau Small Medium Enterprises ini tentu tidak mempunyai sistem dan pembiayaan sebesar dan secanggih perusahaan teknologi global,” tandasnya.
Perlindungan
Oleh karena itu, kata dia, memerlukan perlindungan dari sisi serangan siber. Regulasi dan kebijakan dari para pemimpin diperlukan untuk tidak memberikan tempat atau ruang yang nyaman bagi pelaku-pelaku kriminal siber.
“Untuk itu, perlu ada regulasi yang kuat, adopsi teknologi yang canggih termasuk di dalamnya teknologi enkripsi yang memadai. Selain itu juga tersedianya talenta-talenta yang dibutuhkan, baik jumlah maupun kualitasnya,” tegasnya.
Dia menyatakan, serangan siber masih berlangsung terus setiap detik, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan bahkan tahun. Menurutnya, serangan siber tidak saja terjadi di Indonesia, ASEAN, tetapi juga terjadi di seluruh dunia.
“Di negara maju pun seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Korea Selatan, banyak itu terjadi cyber attack. Maka seluruh pembuat kebijakan harus memastikan jangan membuka safe-haven bagi cyber crime, jangan,” ucapnya.
Akan tetapi yang perlu dilakukan adalah mengambil langkah-langkah yang tegas. Yakni berupa aturan dan mengimplementasikannya.
“Pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap perekonomian, kesehatan, masyarakat, bahkan sampai supply chain dan logistik. Namun demikian, pandemi juga mendorong migrasi ruang fisik ke ruang digital di Indonesia, ASEAN, bahkan di dunia,” jelasnya.
Berdiskusi
Oleh karena itu, pejabat pemerintah, pemimpin perusahaan global dan komunitas, terus saling berdiskusi mengenai isu keamanan digital. ASEAN sudah punya digital framework dalam ASEAN Digital Roadmap.
“Meskipun bukan mandatori, tetapi menjadi acuan. Sehingga mudah-mudahan di antara para pemimpin ini bisa mempunyai suatu pemahaman yang sama, agar kesepakatan Indonesia bisa menjadi bagian dari kesepakatan di ASEAN dan kesepakatan ASEAN ini menjadi sumbangsih kita,” imbuhnya.
Dijelaskan, dalam rangkaian Presidensi G20 Indonesia, Digital Economy Working Group (DEWG) telah membuka ruang diskusi dan pembahasan mengenai pemanfaatan teknologi, talenta digital serta pelindungan data. Kementerian Kominfo sebagai pengampu isu bidang digital mengusung tiga pembahasan.
“Yaitu Connectivity and Post Covid-19 Recovery, Digital Skills and Digital Literacy dan Cross-Border Data Flow and Data Free-flow with Trust. Dalam isu ketiga dalam DEWG yaitu Cross-Border Data Flow and Data Free-flow with Trust, ini juga berhubungan erat dengan cyber security,” paparnya.
Sehingga, Jangan sampai serangan siber ini menggangu pemanfaatan ruang digital. Yang saat ini dikembangkan secara masif tidak saja di Indonesia, tidak saja di ASEAN tetapi di seluruh dunia secara global.
Dalam sesi diskusi hadir Minister of Entrepreneurship and Information Technology Estonia, Andres Sutt; Minister of Communications and Multimedia Malaysia, Tan Sri Datuk Seri Panglima Haji Annuar bin haji Musa, serta Chief Executive Digital Regulation Cooperation Forum United Kingdom, Gill Whitehead. Sementara Minister of Digital Agency Japan Makishija Karen hadir mengikuti diskusi secara virtual.
