Pemerintah diminta untuk menerapkan sistem mudik berbasis digital. Yakni dengan sistem kelompok mudik (kemudi) harian, pada proses mudik lebaran tahun depan dan seterusnya.
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin. (Bagian Pemberitaan dan Media DPD RI)
“Kami sangat memahami bahwa mudik merupakan tradisi masyarakat Indonesia - khususnya para perantau - yang kerapkali menimbulkan masalah dalam pengaturan lalu lintas yang belum terselesaikan secara baik hingga saat ini,” kata Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin di Jakarta, Sabtu (7/5).
Hal itu disampaikannya Sultan saat merespon kemacetan di beberapa ruas jalan selama mudik kebaran 2022, tak terhindarkan. Padahal, sudah dipersiapkan pola pengaturan lalu lintas dengan berbagai skema.
“Saya mengusulkan agar volume kendaraan dan jumlah pemudik yang mencapai puluhan juta, harus di-manage secara efektif dan efisien. Pemerintah bisa mengadopsi sistem kloter (kelompok terbang) dalam manajemen haji, untuk menerapkan manajemen mudik di masa yang akan datang,” ujarnya.
Dengan sistem ini, pemerintah akan mampu menentukan siapa dan kapan yang harus melakukan mudik pada hari dan tanggal yang tersedia. Pemerintah berhak mengatur dan mengontrol jalannya arus mudik secara tegas dan masyarakat pemudik wajib patuh untuk menunggu jadwal atau giliran melakukan perjalanan mudiknya.
“Sehingga, kami mengusulkan agar pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait menerapkan sistem mudik berbasis digital. Setiap pemudik harus mendaftar terlebih dahulu, guna mengetahui jumlah pemudik dan kendaraan,” tandasnya.
Rujukan
Khususnya pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi. Dengan demikian, pemerintah akan memiliki data yang cukup sebagai rujukan penerapan kebijakan mudik.
“Khususnya pengaturan lalu lintas di jalanan. Termasuk bagaimana mengatur ketersediaan BBM dan jumlah maksimum kendaraan yang melintas di jalanan setiap harinya dengan kecepatan yang normal,” tegasnya.
Hal itu agar bisa menekan angka volume capacity ratio (VC ratio) dalam arus mudik. Sebab, sudah saatnya manajemen arus mudik diatur secara permanen berbasis kelompok mudik lebaran.
“Karena kemacetan arus mudik seringkali terlihat sangat tidak manusiawi. Kemacetan masih menjadi problem tahunan yang masih saja terjadi, meskipun pemerintah sudah menyiapkan berbagai infrastruktur jalan tol dengan rekayasa lalu lintas yang tidak biasa seperti sistem one way, ganjil genap dan lain-lain,” imbuhnya.
