Posko THR virtual Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima aduan terkait THR Keagamaan 2022 sebanyak 5.589 laporan.
Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi. (Biro Humas Kemnaker)
“Untuk pengaduan online, sebanyak 54 persen dan 46 persen konsultasi online. Hingga pukul 19.00 WIB atau H+2 lebaran, jumlah konsultasi dan pengaduan yang masuk Posko THR 2022 total sebanyak 5.589 laporan,” kata Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi di Jakarta, Rabu (4/5/2022).
Menurutnya, posko tersebut dibuka pada 8 April hingga 3 Mei 2022. Dari laporan konsultasi THR dari seluruh provinsi di Indonesia yang berjumlah 2.586 laporan, pihaknya sudah merespon atau menyelesaikan sebanyak 1.708 laporan.
“Sementara sisanya 878 laporan masih dalam proses penyelesaian. Laporan konsultasi yang masih dalam proses, 100 persen pasti akan diselesaikan,” ujarnya. Sedangkan dari 3.003 laporan pengaduan yang masuk Posko THR 2022, berasal dari 1.736 perusahaan.
Isu yang diadukan yakni sebanyak 1.430 THR tak dibayarkan oleh 833 perusahaan, 1.216 THR tak sesuai ketentuan oleh 695 perusahaan. Selain itu, 357 THR terlambat disalurkan sebanyak 208 perusahan.
“Sebanyak 72 laporan sudah ditindaklanjuti dan 1.664 laporan masih sedang proses. Dari hasil rekapitulasi virtual Posko THR 2022 seluruh Indonesia pada H+2 lebaran, terjadi penurunan jumlah konsultasi online sebesar 46 persen dibandingkan H-1 Lebaran,” tandasnya.
Yakni pada Minggu (1/5) sebesar 47 persen jumlah presentase konsultasi online. Dari jumlah pengaduan THR 2022 sejak 8 April - 3 Mei, DKI Jakarta tercatat melaporkan yakni sebanyak 930 laporan,” paparnya.
Paling Banyak
Kemudian disusul Jawa Barat (614), Banten (322), dan Jawa Timur (288). Dari jumlah 930 laporan yang dimiliki DKI Jakarta, paling banyak mengadukan soal THR tak dibayarkan 416 laporan.
“THR tak sesuai ketentuan 377 laporan dan 137 laporan THR terlambat bayar. Provinsi terendah yang mengadu THR yakni Papua dan Kalimantan Utara, yakni masing-masing hanya 2 laporan dengan pokok pengaduan THR tak dibayarkan dan THR tidak sesuai dengan ketentuan,” imbuhnya.
Sebagai tindak lanjut pemeriksaan pengaduan posko THR tahun 2022 ini, pihaknya telah mengeluarkan Nota Pemeriksaan 1 terhadap 10 pengaduan yang telah ditindaklanjuti. Yakni di provinsi Jawa Barat sebanyak 2 pengaduan dan Jawa Tengah sebanyak 8 pengaduan.
“Sesuai Pasal 79 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, ada sanksi secara bertahap yang diberikan kepada pengusaha yang tak membayar THR atau membayar THR tapi tak sesuai ketentuan. Dimulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha,” tukasnya.