Dalam penanganan kasus minyak goreng, masyarakat Indonesia sepenuhnya berada di belakang Kejakgung.
Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin saat bersilaturahmi dengan Jaksa Agung Burhanuddin ST. (Dok. Sultan B. Najamudin)
“Apalagi saat ini sedang menangani beberapa kasus hukum. Kita tidak ingin Jaksa Agung tertekan atau merasa diintimidasi dalam proses penyidikan hingga penuntutan hukum,” kata Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin usai bersilaturahmi dengan Jaksa Agung, di kediamannya, Selasa (3/5).
Dia juga mendukung proses hukum kepada para tersangka mafia dan pelaku kejahatan, yang melibatkan birokrat dalam pemerintahan. Dalam penanganan kasus minyak goreng misalnya, dia meyakini bahwa masyarakat Indonesia sepenuhnya berada di belakang Kejakgung.
“Masyarakat menaruh harapan besar, agar penegakkan hukum yang setimpal mampu mengakhiri krisis mafia produk pangan dan komoditas strategis lainnya. DPD RI secara kelembagaan akan terus memantau jalannya proses hukum kasus-kasus besar seperti asuransi Jiwasraya dan Asabri, termasuk mafia ekspor CPO dan minyak goreng saat ini,” ujarnya.
Dia juga percaya, bahwa penegakan hukum yang adil akan menjadi solusi bagi hampir semua problem kebangsaan saat ini. Selain itu, dia juga mendorong lembaga kejaksaan dan lembaga penegakan hukum lainnya, untuk meningkatkan kolaborasi.
“Khususnya dalam menuntaskan agenda-agenda penegakan hukum nasional. Kita membutuhkan kolaborasi penegakan hukum yang sistematis, karena intensitas dan modus kejahatan sudah lebih sulit dan rumit di era digital,” tandasnya.
Dalam pertemuan singkat yang penuh dengan kehangatan suasana lebaran itu, selain membicarakan terkait isu-isu strategis nasional, dia juga memberikan dukungan dan apresiasinya secara langsung kepada Jaksa Agung.
