Pembangunan Nasional Masih Hadirkan Kemiskinan

“Pun dengan puluhan ribu anak putus sekolah, hingga belum terpenuhinya infrastruktur dasar pada belasan ribu desa,” kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di Jakarta, Jumat (24/6).

Rangkaian fakta masalah itu nyaris mengemuka di semua daerah dan desa. Jangankan daerah atau desa, bahkan Jakarta yang berstatus Ibukota negara sekali pun belum dapat menyelesaikan stunting dan kemiskinan ekstrim. 

“Fakta masalah ini menjadi bukti bahwa banyak pemerintah daerah belum menunjukan kepedulian akan hakekat dan urgensi membangun manusia. Khususnya sebagai bagian tak terpisah dari pembangunan bangsa,” ujarnya.

Karenanya, semua pemda diharapkan segera bergerak cepat menangani dan menyelesaikan rangkaian masalah itu. Sebab, di era terkini, rangkaian fakta masalah itu sungguh tak manusiawi.

“Bayangkan, saat sebagian besar masyarakat sudah beradaptasi dengan era digitalisasi dan industri 4.0, jutaan masyarakat Indonesia justru belum dapat memenuhi kebutuhan dasar. Termasuk warga pada belasan ribu desa, yang masih menghadapi kendala akibat infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan yang tidak memadai,” tandasnya.

Padahal, rangkaian fakta masalah itu tidak sulit-sulit amat untuk segera ditangani dan diselesaikan. Sumber daya yang tersedia di semua daerah lebih dari memadai.

“Setiap tahun, selalu ada update data tentang kemiskinan, stunting, anak putus sekolah, termasuk informasi persoalan tentang minimnya infrastruktur dasar di banyak desa. Masalahnya, adakah kepedulian aparatur pemda terhadap rangkaian fakta masalah tersebut,” tegasnya balik bertanya.

Aspirasi
Sekadar contoh kasus, publik tentu masih ingat ketika pada pekan pertama Desember 2021 Presiden Joko Widodo menerima oleh-oleh satu truk buah jeruk yang dibawa enam wakil warga Liang Melas Datas, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara di Istana Merdeka. Berhari-hari mereka menempuh perjalanan jauh, untuk sekadar dapat menyampaikan aspirasi warga desa Liang Melas Datas.

“Selain menyerahkan oleh-oleh itu, tujuan utama mereka adalah melapor dan memohon kepada Presiden untuk membenahi jalan di desa mereka. Sudah barang tentu bahwa mereka terpaksa melapor langsung kepada Presiden, karena laporan dan permohonan mereka tidak ditanggapi pemda setempat,” tuturnya.

Kecenderungan seperti ini pun masih dihadapi masyarakat di belasan ribu desa. Pembangunan nasional yang berkelanjutan memang telah membawa kemajuan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat.

“Namun, harus pula diakui bahwa proses pembangunan itu belum menyentuh semua warga negara. Sebab, masih ada fakta tentang kemiskinan hingga kemiskinan ekstrim,” imbuhnya.

Padahal, sumber daya yang tersedia di daerah cukup memadai untuk menanganinya. Apalagi, banyak pemda memiliki simpanan dana di perbankan.

“Sebagaimana dilaporkan oleh Kementerian Keuangan, hingga akhir Mei 2022, simpanan dana pemda di perbankan mencapai Rp 200,75 triliun. Jumlah ini menggambarkan peningkatan signifikan, karena ada kenaikan Rp 9,18 triliun atau 4,79 persen dibanding April 2022 yang jumlahnya Rp 191,57 triliun,” ungkapnya.

Dia mempertanyakan, disimpan di bank untuk apa dan mau sampai kapan dana ratusan triliun itu diendapkan begitu saja. Padahal di hadapan semua pemda, masih mengemuka fakta masalah tentang kemiskinan hingga kemiskinan ekstrim.

“Termasuk masalah stunting, anak putus sekolah, hingga belum terpenuhinya infrastruktur dasar pada belasan ribu desa,” tukasnya.