Langkah pemerintah yang melibatkan KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrachman untuk ikut mengendalikan harga dan ketersediaan minyak goreng di pasaran, dinilai terlalu berlebihan dan salah sasaran.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI Mulyanto. (Biro Pemberitaan DPR RI)
“Bukan pengawasan dengan pendekatan pertahanan. Terlalu berlebihan kalau KSAD ikut campur soal minyak goreng,” kata Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI Mulyanto, Jumat (3/6).
Menurutnya, selain bukan tugas pokok dan fungsinya, keterlibatan KSAD dalam hal ini bisa membuat pedagang kecil takut dan terteror. Dia mengingatkan, pemerintah jangan kalap mengatasi masalah kemahalan dan ketersediaan minyak goreng.
“Cukup libatkan pihak kepolisian untuk menindak pihak-pihak tertentu yang dianggap menjadi penyebab mahal dan langkanya minyak goreng di pasaran. Pedagang di pasar mana bisa memainkan harga di pasaran,” ujarnya.
Sebab, mereka hanya menjual berdasarkan harga yang ditetapkan produsen dan distributor besar. Jadi, salah sasaran kalau pemerintah menerjunkan pasukan TNI, apalagi dipimpin langsung KSAD ke pasar-pasar.
“Pemerintah perlu menerapkan pendekatan integratif tata niaga, perdagangan, industri dan pengamanan berbasis wilayah untuk mengendalikan ketersediaan dan kemahalan minyak goreng. Bukan dengan pendekatan pertahanan, yang memunculkan ketakutan,” tandasnya.
Dikatakan, pengawasan perlu dilakukan terhadap produsen dan distributor berbasis wilayah. Dimulai dari daerah yang rawan seperti Jambi, DKI Jakarta dan Kalimantan Selatan.
“Baru daerah yang cukup rawan seperti Sumut, Riau dan Sumatera Barat. Kalau sudah melibatkan militer, kesannya birokrat sipil sudah tidak mampu. Padahal masalahnya tidak seperti itu,” tegasnya.
Sebab, pemerintah hanya kurang tegas berhadapan dengan mafia-mafia minyak goreng.
