Sejumlah kalangan mengapresiasi komitmen Presiden Joko Widodo, yang mendukung penuh penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 tepat waktu.
Presiden Joko Widodo menerima Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/5). (Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden)
“Apresiasi tinggi bagi Presiden dan KPU. Bagus, mantap dan komitmen menyelenggarakan pemilu harus dilaksanakan dan dijunjung tinggi. Semoga berjalan lancar tanpa ada halangan gossip-gosip tertentu,” kata Kepala lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio saat dihubungi, Selasa (31/5).
Kalangan legislatif juga berkomitmen penyelenggaraan pemilu 2024 tepat waktu. Terlebih, pemerintah, DPR RI dan KPU sudah menyepakati bahwa pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari tahun 2024.
“Saya meminta pembicaraan terkait polemik penundaan Pemilu 2024 segera diakhiri. Semua pihak perlu ikut mengawal dan mendukung tahapan-tahapan Pemilu 2024,” ujar Ketua DPR-RI Puan Maharani beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS) Nyarwi Ahmad menyebut pertemuan Presiden dengan KPU merupakan bentuk komitmen Jokowi dalam memelihara demokrasi. Apalagi, Jokowi menyatakan dukungan penuh pada seluruh tahapan dan pelaksanaan Pemilu 2024.
“Saya kira justru menunjukkan komitmen dia terhadap kelangsungan terjaganya sistem demokrasi kita dengan baik. Yakni melalui mekanisme pemilu lima tahunan,” tandasnya.
Bantahan
Selain itu, pertemuan itu sekaligus menjadi bantahan terkait sejumlah isu pemilu beberapa waktu lalu. Antara lain seperti penundaan pemilu, penambahan periode dan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Asumsi orang yang mengatakan Presiden setuju dengan penundaan pemilu, saya kira itu terbantahkan 100 persen,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Nyarwi mengatakan bahwa KPU mempunyai tugas penting untuk meningkatkan kualitas partisipasi pemilih. Bukan sekedar penyelenggaraan pemilu yang baik.
“KPU diharapkan mampu mengedukasi masyarakat agar bisa menjadi pemilih yang lebih aktif dan cerdas,” ucapnya. Pakar pemasaran dan komunikasi politik Universitas Gadjah Mada itu itu juga menyarankan agar KPU bersiap dengan segala kemungkinan yang muncul.
Hal itu akibat waktu kampanye yang diperpendek menjadi 90 hari. Apalagi, Pemilu 2024 digelar dengan melibatkan banyak kontestan dan berbagai pemilihan, dari DPRD, DPR RI, DPD RI hingga Presiden.
“KPU didorong untuk mempersiapkan diri dengan aturan dan regulasi yang memadai. KPU patut melihat kembali aturan yang sudah ada untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan saat penyelenggaraan Pemilu 2024,” imbuhnya.
Antara lain menerbitkan aturan kalau itu belum ada. Kemudian, mereview dan merevisi kalau belum memadai. “Atau aturannya terlalu kompleks, sehingga bisa dibuat lebih sederhana. Dengan ketentuan masih dalam batas kewenangan KPU,” tukasnya.
