Permintaan Presiden Joko Widodo agar masyarakat berhemat dan menabung, juga harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.
Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin. (Bagian Pemberitaan dan Media DPD RI)
“Termasuk pembebanan kebutuhan anggaran pembangunan Ibu kota Negara (IKN) Nusantara kepada APBN yang selalu defisit,” kata Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin di Jakarta, Minggu (22/5).
Menurutnya, pihanya sepakat bahwa seluruh elemen bangsa harus memiliki sense of crisis. Akan tetapi penting bagi pemerintah untuk mawas diri dan meninjau kembali rencana proyek yang tidak related.
“Kami harap pembangunan IKN sebaiknya ditunda. Dalam situasi ekonomi global yang masih terkoreksi akibat beberapa krisis politik dan pemanasan global, permintaan presiden adalah sangat penting untuk diperhatikan oleh semua elemen bangsa,” ujarnya.
Karena berhemat dan menabung adalah etos kemakmuran yang harus dibudayakan. “Tak terkecuali kepada pemerintah sendiri,” tandasnya.
Menurutnya, masyarakat khususnya kelas menengah harus mempertimbangkan permintaan presiden tersebut. Yakni dengan melakukan rencana pengelolaan keuangan yang baik.
“Budayakan investasi dan menabung bukan justru membiasakan diri untuk boros dan utang. Kebiasaan menerbitkan surat utang secara tidak proporsional dan pemborosan anggaran APBN pada proyek yang tidak diprioritaskan, harus segera dievaluasi,” tegansya.
Sakit
Masalahnya adalah selama ini publik justru mendapati pemerintah melakukan suntikan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN sakit. Selain itu juga subsidi energi yang tidak tepat sasaran.
Seperti diketahui, Jokowi meminta masyarakat untuk berhemat dan menabung. Dengan demikian, maka masyarakat kecil juga bisa mengantisipasi situasi tak terduga yang bisa saja terjadi di masa mendatang.
“Saya minta seluruh rakyat, seluruh masyarakat kecil menabung, berhemat, sehingga apabila ada keadaan-keadaan tertentu yang kita prediksi, itu masih punya cadangan, rakyat punya cadangan, negara juga punya cadangan,” kata Jokowi di Magelang.
