Kemendag harus serius melaksanakan program ini dan bukan sekedar lips service kepada masyarakat. Khususnya yang sudah terlanjur kecewa dengan tingginya harga jual minyak goreng.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI Mulyanto. (Biro Pemberitaan DPR RI)
“Kemendag harus serius melaksanakan program ini dan bukan sekedar lips service kepada masyarakat. Khususnya yang sudah terlanjur kecewa dengan tingginya harga jual minyak goreng,” kata Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI Mulyanto di Jakarta, Kamis (19/5).
Selain itu, Kemendag juga harus dapat memastikan program tersebut benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Sehingga bukan malah menjadi mainan baru mafia minyak goreng.
“Kami berharap program ini dapat terlaksana dengan baik. Jangan PHP masyarakat lagi. Kali ini Kemendag harus bisa mewujudkan janji menyediakan minyak goreng murah kepada masyarakat,” ujarnya.
Sebab kalau sampai meleset, lagi masyarakat akan semakin kecewa dan tidak percaya pada pemerintah. Hingga saat ini, pengelolaan minyak goreng curah di Kementerian Perindustrian dengan skema subsidi melalui dana sawit dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), tidak memperlihatkan kemajuan yang berarti.
“Bahkan setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan kebijakan pelarangan ekspor CPO dan turunannya sekalipun pada (22/4), tetap saja minyak goreng curah langka dan dengan harga yang bertengger di atas harga eceran tertinggi (HET),” tandasnya.
Meragukan
Data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional per Rabu (18/5), harga minyak goreng curah masih sebesar Rp 19.100 per kg dari HET yang sebesar Rp 15.500 per kg.
“Jadi wajar kalau kita meragukan program Mendag yang tanpa subsidi, namun dapat menjual minyak goreng curah sesuai HET. Apalagi dengan embel-embel yang indah, yakni wujud kepedulian pengusaha minyak goreng kepada rakyat,” tegasnya.
Bukannya bersangka buruk, kata dia, faktanya tarik-ulur pemerintah menghadapi mafia dan pengusaha nakal minyak goreng ini sudah sampai pada puncak klimaksnya. Dan hari ini, emak-emak masih mengeluhkan soal minyak goreng.
“Petani sawit rakyat sudah demo ke Jakarta, bahkan membuang hasil TBS (tandan buah segar)-nya di Istana. Hal itu akibat anjloknya harga sawit mereka,” ucapnya.
Namun mafia dan pengusaha nakal minyak goreng masih asyik melakukan ekspor ilegal, penyelundupan ke negara-negara tetangga, repacking menjadi minyak goreng kemasan dan menjual kepada industri besar, perhotelan dan pariwisata.
“Sementara, mereka enggan membeli TBS petani, enggan memproduksi minyak goreng curah, lalu hanya memenuhi tangki-tangki penyimpanan bahan minyak goreng,” tukasnya.
