Penolakan terhadap UAS oleh Singapura justru akan menggangu hubungan historis kedua negara, yang notabene merupakan rumpun Melayu.
Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin. (Bagian Pemberitaan dan Media DPD RI)
”Kami harus mengatakan, penolakan terhadap UAS adalah sikap yang berlebihan,” kata Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin di Jakarta, Rabu (18/5).
Hal itu disampaikannya, setelah mengetahui penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri Singapura. Yang mana menerangkan bahwa penolakan terhadap UAS adalah terkait dengan konten ceramahnya, yang dinilai berpotensi menimbulkan segregasi sosial antar umat beragama.
“Pada prinsipnya, kami menghormati sikap otoritas Singapura untuk menerima sekaligus menolak siapapun yang hendak berkunjung ke sana. Itu merupakan hak kedaulatan setiap negara yang patut dipahami dan diterima dengan besar hati,” ujarnya.
Namun, kata dia, hubungan bilateral Indonesia - Singapura yang dilengkapi dengan perjanjian ekstradisi pelaku kejahatan, telah diterjemahkan secara liar oleh negara itu. Yakni dengan apa yang mereka sebut sebagai ekstrimis.
“Dimana hingga saat ini, sejumlah nama koruptor 'kakap' berikut asetnya, tercatat masih bersembunyi dan disembunyikan di Singapura. Lalu, apakah mereka akan mengusir para pelaku kejahatan keuangan itu,” tandasnya balik bertanya.
Dikatakan, dirinya ingin otoritas Singapura bisa berlaku adil dan berkomitmen memenuhi perjanjian ekstradisi terhadap para pelaku korupsi dan asetnya. Sehinga, tidak menerapkan standar ganda dalam memperlakukan pengunjung WNI dengan penilaian yang tidak adil.
“Pemerintah didorong untuk menyampaikan nota protes kepada perwakilan otoritas Singapura di Jakarta. Penolakan terhadap UAS oleh Singapura justru akan menggangu hubungan historis kedua negara, yang notabene merupakan rumpun Melayu,” tegasnya.
Dia menambahkan, penolakan Singapura akan menjadi stigma bagi merugikan UAS di mata dunia internasional. “Padahal, tidak terdapat vonis pengadilan atau rekomendasi lembaga internasional yang menyatakan UAS memiliki reputasi ekstremisme yang berbahaya,” tukasnya.
Singapura mengaku telah menolak UAS mengunjungi negaranya. Kemendagri Singapura pun mengungkapkan, salah satu alasan penolakan dilakukan adalah terkait konten ceramah UAS.
“Ia membuat pernyataan yang merendahkan anggota komunitas agama lain,” demikian bunyi keterangan tertulis Kemendagri Singapura, dikutip pada Selasa (17/5).
