Inflasi menjadi tantangan bagi ekonomi Indonesia ke depan. Dan Inflasi meningkatkan resiko terjadinya kontraksi ekonomi.
Ketua Bidang Kebijakan Publik Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Achmad Nur Hidayat. (Gelora Media Center)
“Inflasi global semakin berat dengan tambahan sanksi dari negara-negara G7 kepada ekonomi Rusia,” kata Ketua Bidang Kebijakan Publik Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Achmad Nur Hidayat di Jakarta, Jumat (13/5).
Menurutnya, hal itu menyebabkan harga BBM naik secara signifikan. Mulai dari Pertamax dan Pertalite yang menyusul kemudian. Hal itu juga akan menimbulkan dampak berantai kenaikan harga berbagai komoditas.
“Inflasi ini menjadi tantangan bagi ekonomi Indonesia ke depan. Dan Inflasi ini meningkatkan resiko terjadinya kontraksi ekonomi,” ujarnya.
Dikatakan, embargo minyak dan stop impor gas Rusia sebenarnya tidak hanya merugikan negara-negara Barat sendiri, tetapi juga merugikan dunia. Hal itu terjadi karena harga minyak dan gas di Uni Eropa antara 25-35 persen dari Rusia.
“Sehingga saat minyak dan gas Rusia hilang, menyababkan harga minyak dan gas dunia naik. Hal ini menyebabkan negara-negara di seluruh dunia - terutama negara-negara net importir minyak - mengalami kenaikan harga yang signifikan,” tandasnya.
Akibat kenaikan harga minyak dunia, maka harapan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 5,3 persen akan sulit tercapai. Dengan kondisi seperti ini, Indonesia berpeluang mengalami pertumbuhan ekonomi hanya di kisaran 4,5 persen.
“Yakni dengan asumsi harga minyak diatas 100 dolar AS. Namun apabila sanksi ekonomi terhadap Rusia lebih ketat lagi hinga harga minyak mentah mencapai 200 dolar AS per barel, maka dipastikan banyak negara-negara yang kolaps,” tegasnya.
Tidak Siap
Di angka tersebut, APBN sudah tidak bisa membendungnya dengan subsidi. Jika negara tidak siap menghadapi dampak inflasi, maka dikhawatirkan akan terjadi social unrest seperti yang terjadi di Sri Lanka.
“Yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah melakukan smart priority APBN. Yakni mengalokasikan APBN untuk infrastruktur - termasuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara – adalah bukan prioritas,” ucapnya.
Smart priority yang dimaksud adalah bagaimana negara menyiapkan dana untuk perlindungan sosial secara memadai. Dimana negara menghitung berapa jumlah orang miskin yang akan meningkat dari inflasi.
“Peningkatan jumlah orang miskin juga harus diatasi dengan perlindungan sosial. Karena ketika dana yang seharusnya untuk masyarakat disalurkan untuk infrastruktur, maka disinilah letak kesalahannya,” jelas dia.
Sebab, dipastikan angka kemiskinan akan semakin meningkat. Dari hal tersebut, tentunya pemerintah harus siap dengan tantangan ekonomi kedepan.
“Jika tidak, maka Indonesia terancam krisis sosial yang berlanjut kepada krisis politik atau kepemimpinan,” tukasnya.
