Naluri ekonomi akan membawa barang ke tempat dengan harga dan keuntungan tertinggi. Di sinilah negara harus hadir untuk mengendalikan.
Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta. (Gelora Media Center)
“Saya mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo melarang ekspor CPO dan minyak goreng," kata Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta di Jakarta, kemarin.
Menurutnya, pemerintah telah mengambil langkah substansial dalam mengatasi krisis ketersediaan bahan pokok. Gejolak geopolitik telah membuat harga komoditas dunia naik tinggi.
“Naluri ekonomi akan membawa barang ke tempat dengan harga dan keuntungan tertinggi. Di sinilah negara harus hadir untuk mengendalikan, agar naluri ekonomi tidak merugikan hajat hidup orang banyak,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, pada akhir Maret lalu Rusia juga mengambil kebijakan serupa. Yakni dengan melarang ekspor minyak biji bunga matahari.
“Hal itu untuk menstabilkan harga di dalam negeri. Rusia adalah pengekspor kedua minyak jenis ini dan menguasai sekitar 23 persen dari pasokan dunia. Sedangkan eksportir terbesarnya adalah Ukraina, yang menguasai pangsa pasar 46 persen atau senilai 3,4 miliar dolar AS (sekitar Rp 51 triliun),” tandasnya.
Terukur
Dalam kesempatan itu Anis berharap, pelarangan ekspor menjadi awal dari serangkaian langkah-langkah terukur pemerintah. Khususnya dalam memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang terjangkau.
“Situasi krisis saat ini tidak bisa diurus secara 'business as usual' atau bisnis seperti biasa. Harus ada terobosan besar dan cara-cara non-konvensional, untuk menyelamatkan rakyat,” tegasnya.
Berbagai problema juga harus diselesaikan sampai ke akar-akarnya. Hal itu agar tidak terkesan sebagai gimmick.
“Di tengah krisis global saat ini, tantangan terbesar kita adalah mencapai kemandirian pangan. Apalagi, ketahanan pangan kita masih rapuh. Sehingga, pemerintah jangan menciptakan 'gimmick-gimmick' baru,” ucapnya.
Sebab, hal itu hanya akan menjadi 'backfire' atau serangan balik terhadap pemerintah sendiri. Sehingga, tidak perlu ada ruang untuk gimmick, misalnya menangkap orang-orang dalam kasus minyak goreng hanya sebentar memuaskan kemarahan rakyat.
“Karena masalah riilnya adalah begitu orang tidak bisa belanja, maka perut langsung terpengaruh,” imbuhnya. Dia juga mengingatkan pemerintah agar memiliki solusi yang fundamental.
“Yang bukan sekedar tambal sulam, karena memerlukan terobosan baru. Sebab, krisis saat ini bersifat sistemik dan multidemensi,” tukasnya.
