Pemerintah Daerah diminta untuk meningkatkan kolaborasi dengan memanfaatkan sumber data statistik ekonomi daerah.
Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin. (Bagian Pemberitaan dan Media DPD RI)
“Hal itu sebagai rujukan dalam strategi pembangunan daerah. Kita patut mewaspadai gejolak inflasi, terutama pada kebutuhan pokok masyarakat akan mengganggu proses pemulihan dan pertumbuhan ekonomi,” kata Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin, Kamis (21/4).
Menurutnya, belum semua pemda memiliki rencana dan program ekonomi yang memadai, untuk menghindari gejolak inflasi tersebut. Lemahnya fundamental struktur ekonomi daerah yang bertumpu pada faktor konsumsi, merupakan penyebab utama rentannya inflasi.
“Kami ingin daerah segera berbenah untuk menyeimbangkan struktur ekonomi. Yakni dengan meningkatkan produktivitas potensi pertanian,” ujarnynya.
Kemudian, sedapat mungkin melakukan hilirisasi industri pengolahan hasil melalui pemberdayaan UMKM. Namun, semua program dan proses pembangunan harus dimulai dari data dan statistik yang valid, seperti yang dihitung secara objektif oleh BI.
“Sehingga, kita bisa mengetahui perihal potensi, prioritas dan kapasitas anggaran yang tersedia. Oleh karena itu, kesediaan pemda untuk berkolaborasi dengan semua stakeholder ekonomi di wilayah dan daerah, adalah mutlak dibutuhkan,” tandasnya.
Setidaknya dengan memanfaatkan dan merujuk pada data yang direkomendasikan oleh BI atau BPS. Untuk kemudian digunakan sebagai acuan menyusun perencanaan pembangunan daerah.
“Kami tidak ingin menyalahkan siapapun. Tapi pembangunan daerah tidak boleh dilakukan atas dasar ego sektoral. Dengan data yang benar, kita semua akan memahami dari mana akan memulai mengelola semua potensi juga sumber daya yang tersedia,” tegasnya.
Selain itu, mampu memproyeksikan output dari strategi pembangunan jangka menengah dan panjang di daerah dan nasional.
