Pihak keamanan diminta untuk tidak menimbulkan kegaduhan sosial bangsa, dengan tuduhan adanya gerakan makar Negara Islam Indonesia (NII).
Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin. (Bagian Pemberitaan dan Media DPD RI)
“Gerakan NII yang disebut berada di Sumatera Barat itu m\harus diselidiki secara lebih dalam dan spesifik. Densus 88 anti teror tidak bisa menyatakan asumsinya secara tidak berdasar kepada publik,” kata Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin di Jakarta, Selasa (19/4).
Menurutnya, Densus 88 juga tidak boleh gegabah untuk menarik sebuah kesimpulan yang terkesan menuduh. Apalagi, semua pihak memiliki pemahaman yang sama bahwa era fundamentalisme agama telah usai.
“Yang kita rasakan sekarang adalah bahwa bangsa ini sedang dikungkung oleh fundamentalis ekonomi. Tidak elok jika pemerintah - khususnya pihak keamanan - justru menimbulkan rasa ketakutan publik di tengah suasana pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya.
Apalagi dibayangi oleh inflasi bahan pokok masyarakat saat ini. Bagi masyarakat, kata dia, NII bahkan pandemi Covid-19 tidak lebih berbahaya dari naiknya harga bahan pokok dan energi yang sedang dirasakan masyarakat.
“Jadi sekarang adalah eranya fundamentalisme ekonomi. Sangat prihatin ketika harus mendengarkan keluhan masyarakat di daerah yang harus pasrah dengan naiknya harga BBM dan kebutuhan pokok lainnya,” tandasnya.
Inflasi
Menurutnya, inflasi kali ini memang sangat dirasakan masyarakat di daerah. Meskipun telah diimbangi dengan pembagian bantuan langsung tunai (BLT) pemerintah.
“Karenanya, pemerintah harus mempertimbangkan kembali untuk menaikkan tarif dasar listrik dan harga BBM jenis Pertalite saat ini. Kami yakin, Presiden Joko Widodo akan lebih mengedepankan sense of crisis daripada memenuhi keinginan para fundamentalis ekonomi yang mencari keuntungan di balik kebijakan ekonomi pemerintah,” tegasnya.
Ditegaskan, pihaknya mendukung setiap upaya negara dalam menanggulangi aksi kejahatan dengan argumentasi agama. Namun, di tengah suasana Ramadan seperti ini, pemerintah seharusnya lebih utamakan pendekatan keamanan yang mencerahkan dan mendidik masyarakat dalam beragama secara yang positif.
“Bukan justru membuat gaduh dan menimbulkan kecurigaan sosial di antara sesama anak bangsa,” tukasnya. Seperti diketahui, Densus 88 pada Senin (18/4) menyatakan bahwa jaringan NII yang ditemukan di Sumbar, berencana untuk menggulingkan pemerintah sebelum Pemilu 2024.
Tudingan ini menurut Densus 88 dapat dibuktikan dengan adanya barang bukti berupa dokumen yang berisi visi misi mirip dengan pemberontakan NII era Kartosuwiryo dan juga sejumlah golok.
