Pemerintah diminta menyiapkan strategi untuk merespon kenaikan minyak dan gas bumi.
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Bagian Pemberitaan dan Media DPD RI)
“Saat ini, beban masyarakat sudah sangat besar. Sehingga menaikkan harga bukan solusi yang diharapkan,” kata Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Surabaya, Senin (18/4).
Apalagi menurutnya, pergerakan ekonomi sangat rendah. Sehingga masyarakat semakin berat dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari.
“Langkanya minyak goreng curah yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro, menjadi penyebab kelompok ini banyak yang menghentikan usaha. Kendati mereka masih berdagang, tetapi sudah tidak setiap hari,” ujarnya.
Sehingga, lambat laun penghasilannya akan terus menurun. Pemerintah dapat melibatkan ahli ekonomi serta para pakar di bidang keilmuan lainnya, agar dapat melihat sisi sosial kemasyarakatan.
“Hal itu agar dapat mencari strategi dan keputusan, yang tidak memberatkan rakyat. Jadi, tidak setiap kenaikan harga dunia, ditanggapi dan diputuskan dengan kenaikan tarif,” tandasnya.
Karena hal itu tentunya sangat klasik dan konvensional. Selain itu, seharusnya pemerintah memiliki terobosan dalam menghadapi masalah kenaikan harga dunia.
Sebagaimana diketahui, pemerintah makin serius dengan rencana menaikkan harga harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan LPG 3 kg. Hal itu dilakukan demi mengimbangi kenaikan harga minyak dan gas bumi secara global.
Berkaitan dengan rencana ini, saat ini pemerintah tengah mengusahakan agar pasokan BBM dan LPG tetap terjaga di tengah gempuran kenaikan harga energi dunia. Adapun rencana kenaikan tersebut juga telah disampaikan Menteri ESDM di hadapan DPR RI.
