Silaturahmi Diperlukan untuk Rawat Kesinambungan

Silaturahmi kepada masyarakat - terutama pada para tokoh – sangat diperlukan di Indonesia.

Silaturahmi Diperlukan untuk Rawat Kesinambungan

Ahli Peneliti Utama LIPI Siti Zuhro. (Andri)

Wowsiap.com - Silaturahmi kepada masyarakat - terutama pada para tokoh – sangat diperlukan di Indonesia. Dimana hal itu merupakan bagian tak terpisahkan dari sosialisasi diri, pencalonannya dan pengenalan lebih jauh.

“Supaya tidak ada ketidakpahaman dari pemilih dan yang akan dipilih. Hal itu juga perlu untuk merawat kesinambungan,” kata Ahli Peneliti Utama LIPI Siti Zuhro di Jakarta, Jumat, (15/4).

Hal itu terkait dengan pendekatan yang dilakukan oleh politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani kepada Nahdliyah. Menurut Zuhro, ada tugas besar selain bersilaturahmi, yaitu menjalankan fungsi yang diemban.

“Hubungan baik yang telah dijalin antara PDIP dan Nahdliyah perlu dirawat. Hal itu untuk memastikan masih ada suara dari Nahdliyah kepada partai pemenang pemilu tersebut,” ujarnya.

Apalagi sebagai Ketua DPR, Puan bisa berbuat lebih untuk memenangkan hati umat Islam. Dimana dia harus menunjukkan kelantangan dalam berpihak pada suara rakyat.

“Sebagai anggota legislatif, Puan harus menunjukkan keberpihakan kepada suara rakyat. Baik menyuarakan secara narasi maupun legislasi,” tandasnya.

Dia mencontohkan, Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) yang ditolak masyarakat. Dimana bila ada polemik di masyarakat dari kebijakan yang dilahirkan pemerintah, DPR bisa menggunakan fungsi pengawasan secara konstruktif.

“Pancasila jangan diutak-atik. Puan juga bisa bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat. DPR sebagai legislatif, memiliki tiga fungsi,” tegasnya.

Yakni pengawasan konstruktif sehingga ada check and balance; budgeting, yaitu keberpihakan budget negara terhadap pembangunan dan legislasi. Dimana legislasi tersebut dengan mengakomodasi aspirasi masyarakat.

Kesinambungan pendekatan suara fungsi pemerintah