DPR RI dinilai tidak maksimal memainkan fungsi kontrol terhadap pemerintah. Karena yang terjadi justru partai berkoalisi dengan pemerintah.
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat bersilaturahmi dengan Pengurus Pusat Ormas Hidayatullah. (Bagian Pemberitaan dan Media DPD RI)
“Maka, kami mengambil peran pengawasan terhadap roda pemerintahan,” kata Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah kawasan Cipinang Cempedak, Jakarta, Jumat (15/4).
Hal itu disampaikannya saat bersilaturahmi dengan Pengurus Pusat Ormas Hidayatullah. Menurutnya, situasi hari ini rakyat makin banyak yang tidak sejahtera.
“Hal itu akibat dampak pandemi dan krisis ekonomi. Itulah mengapa saya melakukan koreksi atas sistem pengelolaan sumber daya alam (SDA) negara ini,” ujarnya
Dikatakan, konsep pengelolaan SDA mutlak dikembalikan ke sistem ekonomi Pancasila, yang sesuai dengan konsepsi Islam. Dimana SDA adalah public good, bukan commercial good.
“Yang terjadi sekarang, yang menikmati oligarki. Rakyat tetap kere. Kalau kita memikirkan diri sendiri, kita tinggal menikmati saja perpanjangan tiga periode ini. Tapi kita tak mau seperti itu,” tandasnya.
Karena hal itu sama saja memperkaya oligarki dan membuat rakyat tambah kere. Sedangkan Ketua Umum DPP Hidayatullah, Nashirul Haq menjelaskan organisasinya sudah sejak 20 tahun lalu menjelma menjadi ormas.
“Hidayatullah menargetkan, pada tahun 2025 sudah ada di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Kami memiliki jaringan pesantren yang cukup banyak. Jadi, kami ini merupakan ormas yang menggabungkan antara NU dan Muhammdiyah,” paparnya.
Dimana Muhammadiyah terpusat dengan pendidikan, NU dengan pesantrennya. “Hidayatullah seperti itu. Kulturnya pesantren, formalnya sekolah," tegasnya.
