Pemerintah diminta benar-benar memperhatikan kondisi masyarakat, sebelum mengambil kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dan solar, elpiji serta tarif listrik.
Ketua DPR RI Puan Maharani. (Biro Pemberitaan DPR RI)
“Sebab rencana kenaikan yang dipicu lonjakan harga minyak mentah dan gas alam dunia tersebut, akan sangat berdampak besar bagi perekonomian rakyat,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani di Jakarta, Kamis (14/4).
Menurutnya, pemerintah harus lebih dulu menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok yang hingga kini belum juga stabil, sebelum menaikkan harga. Itupun jika kenaikan harga energi sudah tidak terelakkan karena situasi global.
“Oleh karenanya, pemerintah harus cermat dan bijaksana dalam merencakan kenaikan harga energi. Pemerintah harus melaksanakannya secara bertahap dan bijaksana, dengan memerhatikan timing yang tepat dan daya beli masyarakat,” ujarnya.
Jangan ketika harga-harga komoditas belum stabil menjelang Hari Raya, harga-harga energi itu dinaikkan. Karena hal itu jelas sangat memberatkan rakyat.
“DPR RI memahami kondisi tingginya harga minyak dunia yang jauh di atas asumsi APBN 2022. Sehingga demi menyelamatkan anggaran negara, pemerintah harus menaikkan harga BBM, gas, serta listrik yang selama ini disubsidi,” tandasnya.
Cermat
Sebab, DPR tidak mau APBN bleeding. Akan tetapi juga tidak mau jika kenaikan harga energi tidak dilakukan dengan cermat. Karena hal itu jelas akan sangat memberatkan rakyat.
“Jadi, pemerintah harus benar-benar berhati-hati. Di sisi lain, pemerintah harus terus menggenjot program stimulus untuk pemulihan ekonomi pascaCovid-19, yang sudah dianggarkan,” tegasnya.
Jika dirasa perlu, kata dia, pemerintah juga perlu memikirkan skema bantuan sosial untuk menjaga daya beli akibat kenaikan harga energi. Selain itu, rencana kenaikan harga BBM juga perlu disosialisasikan secara masif kepada masyarakat.
“Masyarakat harus mendapat penjelasan komprehensif terkait dinamika kenaikan harga energi yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Karena kenaikan harga BBM, gas, serta listrik, berkaitan dengan dampak yang akan dirasakan langsung oleh rakyat,” imbuhnya.
Dia juga meminta agar ada pengawasan distribusi. Hal itu untuk menghindari terjadinya penimbunan BBM subsidi jelang kenaikan harga.
