Menteri yang menginvasi wilayah kerja lain, justru membuat kegaduhan yang memicu kemarahan rakyat.
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Foto: Bagian Pemberitaan dan Media DPD RI)
“Para menteri dibayar dari uang rakyat, seharusnya imbal baliknya adalah bekerja untuk rakyat. Bukan membuat kegaduhan dengan membuat wacana yang menabrak aturan dan konstitusi,” kata Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Bandung, Selasa (12/4).
Misalnya menteri yang mengurus investasi, harus memastikan investasi di Indonesia. Karena Indonesia perlu membangun. Lalu Menteri maritim yang harus memastikan kemajuan kemaritiman.
“Konsentrasi saja di situ, supaya jelas kinerjanya. Rakyat ingin melihat kinerja pemerintah yang benar dan mampu memberikan kepastian stabilisasi harga pokok, pertumbuhan ekonomi dan juga serapan tenaga kerja korban PHK,” ujarnya.
Makanya sebagai pembantu presiden, para menteri seharusnya bekerja sesuai trek masing-masing. Jadi, sudah seharusnya para Menteri konsisten saja dengan tugas dan kewajiban masing-masing.
“Jangan justru membuat wacana sesat, yang kemudian jadi bola liar. Apalagi sibuk kampanye dan roadshow ke sana kemar, di luar tugas pokok dan fungsi kementerian,” tandasnya.
