Hanya Sindir Pengusaha Minyak Goreng, Pemerintah Dinilai Lemah

“Sejauh ini, pemerintah hanya bisa mengimbau dan menyindir. Padahal dengan kewenangan yang ada, harusnya pemerintah bisa menindak pengusaha nakal tersebut,” kata Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI Mulyanto di Jakarta, Senin (11/4).

Menurutnya, negara memiliki mandat secara struktural yang bersifat memaksa. Selain itu, memiliki regulasi, aparat penegak hukum, aparat pajak, sistem insentif dan disinsentif dalam rangka menegakkan aturan main bernegara. 

“Semua harus dikerahkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan mensejahterakan mereka. Negara tidak boleh terlihat lemah dan kalah di hadapan pengusaha minyak goreng nakal. Ini soal marwah negara,” ujarnya.

Namun yang saat ini terjadi sangat lucu. Karena saat melihat pelanggaran yang ada, pemerintah cuma bisa mengimbau atau menyindir. Sebelumnya, diketahui Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, melaporkan, saat ini ada 75 perusahaan yang terdaftar sebagai produsen minyak goreng curah.

Dari total 81 perusahaan yang ditarget, sebanyak 55 perusahaan telah mulai memproduksi. Rata-rata produksi dan distribusi mencapai 4.640 ton per hari. Selebihnya, 26 perusahaan tidak terdaftar dan tidak memproduksi.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menyindir agar perusahaan swasta jangan jadi orang asing di negeri sendiri. Sebab, tidak mau membantu kesusahan masyarakat untuk memproduksi minyak goreng curah.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian melaporkan seluruh perusahaan pemilik nomor registrasi SIINAS, telah memproduksi dan mengalokasikan minyak goreng curah. Yakni sekitar dua kali lipat dari kebutuhan harian nasional atau sebesar 14.000 ton per hari.

“Sementara, kebutuhan minyak goreng curah per hari hanya 7 ribu – 8 ribu ton. Sekarang baru ketahuan kalau data yang ada selama ini, hanya sekedar perkiraan alias prediksi yang jauh dari akurat,” tandasnya.

Meningkat
Data mutakhir juga memperlihatkan, produksi minyak goreng curah hanya 4 ribu ton per hari atau sekitar setengah dari kebutuhan masyarakat. Padahal, saat ini adalah bulan Ramadan dan kebutuhan minyak goreng sawit meningkat.

“Sehingga tak heran kalau harga minyak goreng curah masih mahal di pasaran. Berdasar data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, per 10 April harga minyak goreng curah di angka Rp 19.950 per kg. Harga tersebut jauh di atas HET yang Rp 15.500 per kg,” tegasnya. 

Kalau begitu cara kerja pemerintah, lanjutnya, maka dia menilai wajar kalau dipermainkan oleh mafia minyak goreng. Padahal, dengan telah terbentuknya Satgas Minyak Goreng Curah, semestinya pemerintah bertindak tegas terhadap pengusaha nakal.

 “Kalau perlu, umumkan ke publik nama-nama perusahaan nakal tersebut. Sehingga publik tahu dan mereka mendapat sanksi sosial,” tegasnya.