Pemerintah Diminta Waspadai Paparan Krisis Ekonomi dan Politik Sri Lanka

“Kita semua sangat prihatin dengan fenomena krisis politik Sri Lanka saat ini. Kita pun tentu berharap situasi itu tidak terpapar ke Indonesia,” kata Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin, kemarin.

Menurutnya, krisis Sri Lanka tidak akan secara langsung berpengaruh ke Indonesia. Akan tetapi setelah mengamati performa ekonomi nasional yang terjadi saat ini, cukup menyita perhatian publik.

“Khususnya mahasiswa. Sehingga kami rasa pemerintah perlu mewaspadainya. Sejak awal, volatilitas harga atau inflasi bahan pokok dan energi pada level tertentu, selalu mengarah pada gejolak sosial politik masyarakat,” ujarnya.

Sehingga, pemerintah harus mampu meredam potensi letupan aksi masa. Yakni dengan pola komunikasi dan insentif fiskal yang memadai.

“Yang harus kita pastikan saat ini adalah bagaimana pemerintah harus menjaga kondusifitas sosial dan politik nasional. Sudah tepat pemerintah mengucurkan BLT dan bantuan sosial lainnya bagi masyarakat dengan pendapatan di bawah tiga juta,” tandasnya.

Selain itu, dia mendorong Bank Indonesia untuk melakukan intervensi moneter secara proporsional. Hal itu untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

“Kita berharap situasi ekonomi ini mampu diredam secara efektif melalui kerjasama dan koordinasi. Yakni antara pemerintah dan Bank Indonesia melalui kebijakan makroekonomi yang terintegrasi,” tegasnya.

Yakni baik dari kebijakan fiskal, moneter maupun sektoral. Dan jangan lagi panaskan ruang publik, dengan diskursus politik yang tidak produktif dan memantik kemarahan publik.

“Sehingga momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional pasca pandemi saat ini mampu dijaga keberlangsungannya,” tukas dia. Seperti diketahui, Sri Lanka saat ini sedang dilanda krisis ekonomi sekaligus krisis politik.

Negara di Asia Selatan itu mengalami kekurangan BBM, pemadaman listrik belasan jam dan kenaikan harga bahan pangan secara tajam.