Pemerintah siap menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng senilai Rp 6,2 triliun. BLT tersebut akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso. (Foto: Biro Humas Kementerian Kominfo)
“BLT diharapkan dapat meringankan beban dan menjaga daya beli masyarakat. Khususnya terkait minyak goreng,” kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso secara virtual dalam media briefing di Jakarta, Jumat (8/4).
Menurutnya, pemerintah menargetkan bantuan ini tersalurkan sepenuhnya satu minggu sebelum lebaran. Dia juga menyatakan, BLT minyak goreng akan menggunakan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022.
“Dimana BLT minyak goreng ada yang menjadi program dari rumpun bantuan sosial pangan di Kementerian Sosial dan juga sebagian dari rumpun program Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW), yang selama ini dibantu oleh TNI dan Polri,” ujarnya
BLT minyak goreng yang akan disalurkan kepada 20,65 juta KPM, yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar 18,8 juta. Bantuan itu juga akan diberikan ke penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
“Serta 2,5 juta pedagang kaki lima (PKL), yang berjualan makanan dengan menggunakan minyak. Jumlah anggaran BLT minyak goreng ini sebesar Rp 6,2 triliun di rumpun bantuan sosial pangan yang dihimpun Kemensos,” tandasnya.
Tiga Bulan
Selain itu, Rp 750 miliar untuk PKLW yang dihimpun oleh TNI dan Polri. Sehingga, total anggaran sebesar Rp 6,95 triliun. Nantinya, kata dia, masing-masing KPM akan menerima bantuan Rp 100.000 dalam tiga bulan (April, Mei, Juni).
“Tetapi, bantuan ini disalurkan secara sekaligus Rp 300.000 pada April. Sebanyak 354.740 pedagang telah menerima BTPKLW. Program BTPKLW yang ada di Polri sudah mulai disalurkan tahun 2022, mulai 15 Maret yang lalu,” tegasnya.
Penyaluran perdananya di Labuan Bajo dan saat ini yang sudah tersalurkan sebanyak 354.740 penerima. Bantuan tunai ini berbeda dengan BLT minyak goreng yang diarahkan oleh Presiden Joko Widodo.
“BTPKLW sudah disalurkan pada tahun 2021, yang dilakukan oleh TNI Polri menggunakan sistem aplikasi berupa mobile apps. Untuk yang TNI adalah sistem aplikasi BTPKLW dari Telkom dan untuk Polri menggunakan untuk menggunakan sistem aplikasi Puskeu presisi,” ucapnya.
Sementara, untuk BLT minyak goreng yang masuk di dalam program rumpun BTPKLW, saat ini telah masuk dalam tahap rapat koordinasi teknis. Hal itu untuk menyesuaikan dan melakukan revisi dokumen-dokumen teknis, administrasi, pedoman umum, petunjuk teknis dan juga dokumen dengan pelanggaran.
“Setelah dilakukan rapat koordinasi, penyaluran BLT minyak goreng ditargetkan terlaksana minggu depan. Diharapkan, program BLT minyak goreng mulai bisa disalurkan oleh TNI dan Polri masing-masing sebanyak 257 kabupaten kota, sehingga totalnya ada 514 kabupaten kota,” jelasnya.
