DPR RI berkomitmen akan melakukan pangawasan pada mudik Lebaran Idul Fitri 2022.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus. (Foto: Winarso)
“Jika faktanya nanti terjadi kenaikan kasus Covid-19, berarti pemerintah telah gagal dalam penerapan SE tersebut,” kata Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk Balada Booster dan Mudik Lebaran di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4)
Seperti diketahui, pemerintah sudah resmi memperbolehkan mudik Lebaran. Hal itu menindaklanjuti melandainya kasus Covid-19 di tanah air. Dimana ini kali pertama setelah dua tahun pandemi di tanah air, mudik akhirnya bisa dirasakan masyarakat.
“Adanya perjalanan dalam negeri sekaligus untuk memutus mata rantai sebaran Covid-19 adalah tantangan yang cukup berat bagi pemerintah. Sehingga, pemenuhan vaksinasi booster adalah kewajiban demi mengantisipasi penularan saat mudik,” ujarnya.
Apalagi, pemudik Lebaran 2022 diperkirakan sekitar 85 juta warga. Sehingga bagi yang belum vaksin booster, tetap diwajibkan tes antigen dan PCR kalau yang bersangkutan mau.
“DPR akan fokus membahas terkait persiapan mudik dan balik Lebaran,” tandasnya. Berdasarkan data diperoleh, arus mudik yang menggunakan transportasi mobil pribadi dan kendaraan motor diprediksi sebanyak 26 persen atau 21 juta orang.
Sementara sepeda motor sebanyak 18 persen atau 14 juta orang dan kemungkinan nanti lolos dari aturan SE Nomor 16 Tahun 2022. Sehingga bila nanti jumlah kasus Covod-19 meningkat, kata dia, berarti hal itu adalah bagian dari kegagalan untuk menerapkan SE Nomor 16 Tahun 2022.
Sedangkan Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengimbau masyarakat, agar segera menjemput vaksin yang tersedia. Terlebih, booster sudah tersedia dimana-mana.
“Silahkan melakukan vaksinasi dan setelah ada booster sebenarnya bisa dibilang bisa meminimalisir potensi untuk tertular atau sebaliknya juga menularkan,” tegasnya.
