Instruksi Presiden Joko Widodo yang melarang para menterinya berbicara mengenai penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden, patut didukung.
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Foto: Bagian Pemberitaan dan Media DPD RI)
“Presiden sudah mengeluarkan sikap dan instruksi terkait masalah penundaan pemilu dan jabatan presiden tiga periode. Seluruh menteri harus taat terhadap hal itu,” kata Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Surabaya, Rabu (6/4).
Menurutnya, Presiden telah memperlihatkan ketaatannya terhadap konstitusi. Yakni dengan menolak penundaan pemilu dan jabatan presiden tiga periode. Sehingga, para menteri sebagai pembantu presiden jugaharus taat dengan hal tersebut.
“Apalagi, banyak permasalahan lebih penting yang dihadapi masyarakat. Masyarakat masih menghadapi permasalahan ekonomi dan semakin tertekan dengan tingginya harga-harga,” ujarnya.
Dikatakan, saat-saat seperti ini, pemerintah seharusnya memberi solusi dan bukan malah menambah beban pikiran masyarakat. Yakni dengan masalah penundaan pemilu serta jabatan tiga periode.
“Para menteri harus memperlihatkan empatinya kepada masyarakat. Jangan ada lagi yang menyuarakan masalah penundaan pemilu atau jabatan tiga periode. Para menteri lebih baik fokus bekerja memulihkan ekonomi yang sedang tidak baik,” tandasnya.
