Kenaikan harga BBM yang dipaksakan pada awal bulan puasa, membuat beban pengeluaran atau belanja masyarakat akan membengkak.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. (Foto: Bagian Pemberitaan MPR RI)
“Kalau kenaikan harga BBM dipaksakan pada awal bulan puasa, beban pengeluaran atau belanja masyarakat akan membengkak. Baik oleh kenaikan harga kebutuhan pokok maupun akibat dari kenaikan harga BBM,” kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Jumat (1/4).
Terlebih, sudah menjadi pemahaman bersama bahwa masyarakat ingin melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan khusyuk. Dukungan yang paling dibutuhkan dari pemerintah hanyalah pengendalian harga kebutuhan pokok, termasuk kesediaan menunda kenaikan harga BBM.
“Kesabaran masyarakat menyikapi kencenderungan itu, hendaknya direspon pemerintah dengan bekerja lebih keras. Dalam situasi seperti sekarang, dibutuhkan kebijakan yang berfokus pada pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah juga diingatkan, dampak pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, menyebabkan perekonomian keluarga-keluarga Indonesia belum sepenuhnya pulih. Bahkan, tidak sedikit keluarga yang menyongsong bulan suci Ramadan tahun ini dengan penuh keprihatinan.
“Hal itu karena aspek perekonomian mereka benar-benar belum pulih. Kenaikan harga BBM sudah pasti akan menambah tekanan kepada jutaan keluarga. Para menteri ekonomi diharapkan peduli pada masalah ini,” tandasnya.
Selain itu, lonjakan harga kebutuhan pokok selama periode Ramadan hendaknya tidak dibiarkan. Kecenderungan sekarang ini perlu direspon dengan operasi pasar. Hal itu agar fluktuasi harga kebutuhan pokok mencapai tingkat kewajarannya.
“Sebab, kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok bahkan sudah terjadi menjelang bulan Ramadan. Harga beberapa komoditas bahan pokok yang merangkak naik antara lain bawang putih, telur ayam, daging sapi, minyak goreng dan gula pasir dan Pertamax,” tegasnya.
